Dukung Sertifikasi Pernikahan, Presiden Diminta Terbitkan PP

Penerapan sertifikasi pernikahan yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain MUI, kalangan organisasi masyarakat lainnya juga ikut mendukung, yakni Generasi Optimistis. Lembaga yang bergerak di bidang Research and Consulting itu secara terbuka mengutarakan dukungan penuhnya atas program Kemenko PMK itu.

Kursus yang dikabarkan akan dimulai tahun 2020 itu, dianggap penting, karena bisa menjadi bekal dan pengetahuan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan berumah tangga.

“Bahkan kami mengusulkan agar Presiden menerbitkan Peratuan Pemerintah (PP) yaitu Menko PMK, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri agar aturan tersebut boleh lebih mengikat dan memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Direktur GORC Tigor Mulo Horas Sinaga dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Selain pendidikan pranikah, lanjut Tigor, perlu juga pasangan yang akan menikah melakukan tes kesehatan sehingga calon pengantin saling mengetahui dengan jelas calon pasangannya.

“Jika perlu diadakan tes narkoba sehingga prasyarat nikah salah satunya adalah harus bersih narkoba,” ujarnya.

Tigor juga menyatakan, kursus pranikah ini sangat penting guna meletakkan dasar-dasar membina rumah tangga sesuai agama masing-masing agar calon keluarga baru tidak mudah terpapar paham-paham yang tak sesuai dengan Pancasila.

Senada dengan Tigor, mantan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mangasi Sihombing menyatakan, pihaknya sangat mendukung gagasan Generasi Optimis Research Consulting.

“Saya pikir Menko PMK punya wewenang untuk mengkoordinir semua kementerian di bawahnya untuk mengusulkan PP terkait prasyarat nikah. Persiapan pernikahan itu sangat penting agar semua pasangan yang mau menikah memahami dan siap memasuki bahtera rumah tangga,” kata Mangasi.

Mangasi yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara di Eropa Timur itu juga mengingatkan, agar prasyarat nikah dari Pemerintah jangan memberatkan para pasangan yang akan menikah.

“Setidaknya yang perlu dilakukan adalah semacam konseling pranikah yang dilakukan sesuai masing-masing agama, lalu ada tes kesehatan, pembekalan pengetahuan dasar berumah tangga dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Diketahui, Menko PMK Muhadjir berencana akan memulai kursus pranikah pada tahun depan dengan tanggal dan bulan yang masih tentatif.(jpc)