Empat SMP Swasta Terancam Merger, Ini Penyebabnya

BONTANG – Empat sekolah menengah pertama (SMP) swasta terancam digabungkan. Pasalnya, jumlah siswa di sekolah itu kurang dari 60 murid. Keempat sekolah itu ialah SMP Advent, SMP Bethlehem, SMP Imanuel, dan SMP Perintis.

Ketentuan mengenai jumlah siswa diatur dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan nomor surat 0993/D/PR/2019.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Saparudin mengatakan, langkah tersebut sebagai bentuk warning. Agar pihak sekolah melakukan evaluasi promosi untuk mendapatkan jumlah siswa lebih banyak.

“Terhitung dari tahun ini. Kami akan pantau hingga tiga tahun mendatang. Kalau tidak sampai 60 siswa maka merger menjadi sebuah opsi. Mau tidak mau,” kata Saparudin.

Menurutnya, sebagian besar dari empat sekolah ini berbasis agama. Meskipun demikian, tidak ada pengecualian terhadap sekolah tersebut. Akan tetapi, sifat dari merger ini tidak mutlak. Bergantung dengan kondisi finansial yayasan.

“Ini kan imbasnya jika berlarut-larut ialah tidak diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tetapi kalau yayasan kuat tanpa BOS ya sah-sah saja,” ucapnya.

Disdikbud pun memperhatikan dampak dari merger. Terutama berkenaan dengan nasib tenaga pendidik di sekolah tersebut. Pasca digabungnya dengan sekolah lain. Namun, Disdikbud pun sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Jika sekolah dengan siswa yang minim tetap diizinkan beroperasi.

“Kami tidak mau ada guru yang digaji jauh dari upah minimum kota (UMK). Sangat tidak manusiawi,” tutur dia.

Dalam surat edaran tersebut juga, penggabungan dilakukan jika satuan pendidikan itu tidak terakreditasi. Dijelaskan Saparudin, proses pemerolehan akreditasi ini berubah dalam jangka waktu empat tahun. Tetapi dipastikan keempat sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan itu.

Sementara untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) masih dikecualikan dari ketentuan ini. Pasalnya, SD merupakan jenjang pendidikan awal. Meskipun terdapat dua sekolah swasta pada jenjang itu yang jumlah siswanya di bawah 60 anak. “Jadi kalau SD tidak masalah jika 60 siswa. Karena itu jenjang wajib dasar,”

Pengecualian pun terjadi di sekolah yang berada di pulau pesisir. Meliputi Pulau Gusung, Malahing, Selangan, dan Tihi-Tihi. Hal ini diatur dalam surat edaran poin kelima. Selain pulau pesisir, pengecualian pun menyasar sekolah di daerah kumuh dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengantongi izin operasional minimal tiga tahun. (*/ak/prokal)