bontangpost.id – Ketua Forum Pemuda Disabilitas Kreatif (FPDK) Bontang Ahmad Akbar Saputra mengatakan, dalam perencanaan tata kota mendatang, pemerintah mesti melibatkan para penyandang disabilitas. Menurutnya ini penting, agar infrastruktur yang dibangun pemerintah tepat sasaran, dan Bontang jadi kota yang ramah terhadap penyandang difabel.
Dijelaskan Akbar, akibat kurangnya keterlibatan penyandang difabel, banyak infrastruktur yang dibangun pemerintah menjadi seperti tidak berguna. Misalnya pemasangan paving block dan guiding block di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Api-Api, Bontang Utara. Karena kurang mempertimbangkan dari sisi pengguna, dalam hal ini penyandang tuna netra atau pengguna kursi roda, membuat jalur itu hanya terlihat seperti ‘’penghias’’ pedestrian.
‘’Guiding block di jalan itu kan tidak bisa asal pasang. Harus disesuaikan dengan siapa penggunanya,’’ kata Akbar ketika disambangi bontangpost.id di kediamannya, Jalan Sultan Hasanuddin, Berbas Pantai, Bontang Selatan, Selasa (14/9/2021) sore.
Selain itu, Akbar juga meminta pemerintah aktif memberikan edukasi ke masyarakat. Pertama terkait infrastruktur atau jalur khusus difabel. Jangan sampai ruang khusus yang disediakan bagi mereka, justru disalahfungsikan. Ini banyak terjadi di Bontang. Jalur guiding block dan paving block justru dijadikan tempat parkir, dijadikan tempat mangkal pedagang kaki lima, dan bahkan rusak lantaran terus-terusan dihajar kendaraan bermotor.
‘’Paling parah lagi, ketika di jalur itu tiba-tiba ada yang rusak, atau bahkan ada parit. Bagaimana kami (penyandang difabel) bisa leluasa keliling kota kalau begitu,’’ kata pria penyandang tuna netra ini.
Edukasi terkait cara berbagi ruang atau hidup berdampingan penyandang disabilitas pun dirasa perlu. Masyarakat mesti paham bila seorang penyandang difabel memiliki kekhususan sendiri. Tidak bisa disamakan dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga ketika menyambangi difabel di ruang publik, mestinya masyarakat bisa peka.
‘’Coba deh saya berdiri di pinggir jalan sambil pegang tongkat, tetap juga pengguna jalan tidak mau mengurangi kecepatannya. Kalau sudah diedukasi, saya yakin tidak akan begitu,’’ kata pria yang berprofesi sebagai terapis ini.
Itu baru satu hal soal jalan. Belum lagi soal aksesibilitas ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kantor-kantor pemerintahan. Semua nyaris sama, tak ramah disabilitas. Sebabnya Akbar meminta, pemerintah harus melibatkan difabel dalam perencanaan tata kota mendatang. Agar Bontang bisa jadi kota yang lebih inklusif bagi semua. Ini sebagaimana amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang menerangkan bahwa mereka punya kedudukan hukum dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara.
‘’Kami harusnya dilibatkan. Selama ini kan tidak pernah,’’ tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Aji Erlynawati mengatakan, selama ini pemerintah selalu berusaha mengakomodir seluruh kebutuhan warga, termasuk penyandang disabilitas. Di beberapa ruang publik sudah dipasangi penanda khusus bagi difabel, kantor-kantor pemerintah pun disiapkan akses khusus bagi mereka.
Kalau pun dalam implementasinya masih kurang atau mungkin tak tepat sasaran, pihaknya menjadikan itu sebagai masukan. Koreksi itu dibutuhkan, dan sebisa mungkin ke depan, penyandang difabel bakal lebih banyak dilibatkan dalam perencanaan tata kota.
“Harusnya penyandang difabel memang dilibatkan. Nanti coba saya pastikan dulu, kalau anak sih sudah. Tapi kalau ada masukan atau koreksi seperti ini kami terima kasih, jadi perbaikan kami ke depan,” bebernya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amirudin menjelaskan, dalam perencanaan tata kota pihaknya selalu melibatkan penyandang disabilitas. Masukan dan keinginan mereka biasa diminta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kota.
‘’Kami libatkan, kami ingatkan. Itu kan sudah jadi ketentuan umum bahwa mereka harus difasilitasi,’’ ungkapnya.
Namun Amirudin tak menampik bila impelentasi di lapangan kerap jauh dari harapan. Seperti yang dicontohkan sebelumnya, bila paving block atau guiding block di Jalan Ahmad Yani jauh dari fungsingnya, malah terlihat seperti penghias jalan saja.
‘’Kami juga kecewa lihat itu. Jauh lah dari yang diharapkan,’’ bebernya.
Untuk itu dia meminta, publik mestinya memberikan koreksi ke Bapelitbang ketika proses pembangunan terjadi. Jangan ketika infrastruktur tersebut sudah rampung dikerjakan.
‘’Harapan kami koreksilah ketika sedang dikerjakan. Jangan ketika sudah selesai,’’ tandasnya. (*)
