SILANG sengkarut penambahan gaji guru honorer yang mengajar di SMA/SMK Negeri masih terus berlanjut. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian antara janji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dengan tuntutan para guru honorer yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Benua Etam.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub membenarkan adanya perjanjian antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dengan para guru honorer. Janji itu mulai mencuat seiring kebijakan nilai gaji guru honorer yang tidak sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR).
Aspirasi guru honorer mulai mencuat di dewan pada Mei 2018 lalu. Kala itu, DPRD Kaltim meminta Disdikbud untuk mengalokasikan anggaran untuk penambahan gaji guru honorer sebesar Rp 700 ribu setiap bulan.
Kesepakatan lainnya, gaji guru tersebut akan dibayar selama setahun. Terhitung sejak Januari hingga Desember 2018. Kemudian Disdikbud Kaltim mengamini tuntutan tersebut. Karena di dinas itu telah tersedia anggaran Rp 30 miliar untuk membayar gaji guru honorer yang jumlahnya sekira 4 ribu orang.
“Tetapi dalam perkembangannya, dari Mei ke Agustus, kan terjadi dinamisasi pelaksanaan anggaran. Sehingga yang mestinya satu tahun dibayar penuh itu, tetapi terkendala aturan. Katanya ada aturan bahwa pembayaran tidak boleh berlaku surut,” sebut Rusman, Selasa (18/9) kemarin.
Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam perpres tersebut disebutkan, penggunaan anggaran tidak dapat berlaku surut.
“Sehingga tersisa tahun berjalan saja yang dibayarkan. Maka lahirlah angka yang kami sepakati itu di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Red.) Perubahan,” bebernya.
Kesepakatan DPRD dan Disdikbud, di APBD Perubahan 2018 akan dianggarkan setiap bulan Rp 2,8 miliar untuk gaji guru honorer. Secara keluruhan, anggaran yang disepakati ialah Rp 11,2 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji guru honorer selama empat bulan. Yakni terhitung pada September, Oktober, November dan Desember. Sedangkan, pembayaran akan dilakukan Disdikbud Kaltim setelah APBD Perubahan diketok pada bulan September 2018.
Kemudian alasan lain, tidak dapat ditepatinya janji awal pemerintah daerah dengan guru honorer itu yakni adanya rasionalisasi anggaran di Disdikbud Kaltim. Di mana dinas tersebut menghitung ulang belanja di akhir tahun 2018.
“Sehingga terpangkas pengeluaran untuk guru honorer. Jadi sisa waktu yang ada saja yang dibayar. Maka lahirlah angka Rp 2,8 miliar itu di APBD Perubahan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Kaltim, Dayang Budiati mengungkapkan, dana untuk gaji guru honorer itu diambil dari anggaran OPD tersebut. Pihaknya telah menyepakati anggaran sebesar Rp 11,2 miliar.
Kata dia, sejatinya Disdikbud Kaltim ingin membayar tambahan gaji guru honorer tersebut untuk satu tahun penuh. Namun hal itu terkendala aturan. Padahal anggaran untuk gaji selama setahun telah tersedia di Disdikbud.
“Kami awalnya tetap ngotot dibayarkan 12 bulan. Namun aturannya tidak memperbolehkan. Kami meminta begitu karena uangnya ada. Uangnya itu ada di dinas,” beber Dayang.
Di tahun 2019, gaji sebesar Rp 700 ribu itu akan dibayar setiap bulan, yakni sejak Januari hingga Desember 2019. “Iya, mulai tahun depan akan dibayar setahun penuh,” ucapnya.
Dengan adanya penambahan Rp 700 ribu tersebut, gaji guru honorer yang awalnya Rp 1,5 juta setiap bulan, dapat meningkat menjadi Rp 2,2 juta. Sehingga tidak terlampau jauh dengan UMR Kaltim senilai Rp 2,5 juta.
Baik Disdikbud maupun DPRD Kaltim sependapat, bahwa gaji guru honorer tersebut akan ditingkatkan secara bertahap. Jika anggaran tersedia, pada tahun berikutnya, pemerintah daerah akan menyesuaikan gaji guru dengan standar UMR. (*/um)
