Anggap Sudah Final, Pemprov dan Kukar Sejalan, Total: Peralihan Tunggu Pertamina
SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta perdebatan pembagian participating interest (PI) antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Menurutnya, perdebatan terkait itu telah final. Antara Pemprov dan Kukar juga sudah sejalan terkait besaran PI Blok Mahakam.
Dia menjelaskan, Kaltim mendapatkan 10 persen PI dalam Blok Mahakam. Berdasarkan Permen 37 ESDM 37 tahun 2016, pemprov mendapatkan porsi 63,5 persen dan 33,5 persen untuk Pemerintah Kukar. Keputusan ini sudah final dari Pemerintah Pusat.
“Kita sudah selesai dan keputusan itu sudah final. Jangan diperdebatkan lagi,” ucap Awang Faroek.
Jika nanti masih ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meributkan masalah itu, Awang Faroek mempersilahkan lembaga terkait mengadu langsung ke pemerintah pusat. Sebab kewenangan terkait pembagian porsi itu bukanlah berasal dari Pemprov Kaltim.
“Keputusan itu sudah final dari presiden. Jika ada LSM yang mempersalahkan, maka silahkan ke pusat. Itu bukan kebijakan pemprov, tapi langsung dari pusat melalui Kementrian ESDM,” tegasnya.
Mengenai pendanaan nantinya, sambungnya, Pemprov Kaltim tidak perlu mengeluarkan dana dari APBD. Apalagi keuangan pemeprov saat ini sedang serat. Sehingga tidak mungkin mengeluarkan pembiyaan untuk investasi tersebut. Begitupun jika mengharapkan dukungan anggaran dari APBN.
“Tapi sudah diputuskan (sebagai gantinya), pemprov digendong (dibantu) oleh Pertamina, dan itu diberikan tanpa bunga. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan dana,” katanya.
Adapun keikut sertaan Total E&P Indonesie melanjutkan investasi di Blok Mahakam, diakui Awang Faroek masih ada. Dia juga berharap Total tetap melanjutkan investasinya. “Kalau terkait itu, saya kira Total masih melanjutkan,” katanya.
Awang Faroek mengaku, dirinya telah mengingatkan kepada pemerintah pusat bahkan pasca peralihan ke Blok Mahakam akan terjadi penurunan produksi migas. Karena itu, dia meminta Total tetap dapat mempertahankan karyawan yang mereka miliki sekarang.
“Kalau gas turun, dana bagi hasil turun, pelimpahan keuangan pusat juga turun, APBD pasti ikut turun. Bukan lagi Rp 15 trilun, tapi bisa turun drastis. Jangan sampai terjadi. Kita ingin momentum pembangunan terus bisa berjalan,” tuturnya.
Menurutnya, sebagai langkah antisipasi ada sekitar 19 sumur yang sedang digali, untuk melanjutkan potensi produksi minyak secara nasional. “Di Kaltim ada 9 perusahaan yang sudah habis masa kontraknya, kalau ada investor yang mau bekerja untuk melanjutkan industri hulu migas, saya mempersilakan itu,” tandasnya.
Agus Suprijanto, Vice President Authorization Coordination, Communication & External Affairs Total E&P Indonesie menerangkan, dalam hal kelanjutan investasi di Blok Mahakam sedang didiskusikan dengan PT Pertamina. Menurutnya, di Blok Mahakam bukan hanya pihaknya tapi juga ada Inpex Corporation.
“Kita tunggu hasilnya dalam beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan sudah ada titik terangnya,” ujarnya di temuai di Lamin Etam, Jumat (25/8) kemarin.
Adapun mengenai peralihan karyawan, lannjutnya, kondisi sangat kondusif. Kata dia, pihaknya tidak memiliki kekahawatiran bila Blok Mahakam akan mengalami kesulitan pasca 2017. Karena Total telah mendapatkan tawaran kerja sama dari kontraktor baru yakni Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
Selain itu, terkait kelanjutan kontrak kerja pasca peralihan ke Blok Mahakam nantinya dipastikan Agus tidak ada masalah. Menurutnya, semua masalah administrasi terkait sedang diurus pihaknya. Tinggal bagaimana karyawan, apakah masih mau melanjutkan bersama Total atau tidak.
“Intinya tidak ada suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Kami tetap berkomitmen mengembalikan jawabannya kepada pekerja. Sekarang sedang finalisasi kesepakatan, dan tinggal proses administrasi. Kami yakin 1 Januari 2018, produksi minyak yang sudah ada tetap bisa dipertahankan,” sebutnya. (drh)
