SANGATTA – Gerakan 20 Mei Kutim kembali dijadwalkan mengikuti sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan. Sidang ini kembali membahas pengujian UU No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 pasal 15 ayat 3 frasa tentang dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan, atau Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138).
Dalam sidang tersebut, akan mendengarkan keterangan dari presiden dan DPR. Ini merupakan kali ketiga. Pertama ialah sidang pendahuluan dan kedua perbaikan.
“Tanggal 27 Februari 2018 ini pada pukul 11.00 WIB kembali dijadwalkan sidangnya,” ujar Ketua G 20 Mei Kutim, Irwan Pecho, Rabu (22/2) kemarin.
Gugatan ini dilayangkan lantaran dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai penundaan dan atau pemotongan anggaran tersebut untuk daerah yang sedang mendapatkan sanksi. Juga dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya atau setidak-tidaknya tidak dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Kami harap majelis hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 yang memuat frasa dapat dilakukan penundaaan dan/atau pemotongan bertentangan dengan UU 45, serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” jelas Irwan.
Kuasa hukum G 20 Mei Ahmad Irawan mengatakan, dalam peraturan tersebut, penyaluran dana desa yang berasal dari APBN dapat ditunda atau dipotong apabila daerah tidak memenuhi anggaran atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, semua tak dialami Pemkab Kutim. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28A dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
“Kebijakan dan keputusan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan konstitusi,” kata Irawan.
Menurut dia, frase dalam Pasal 15 tersebut telah membuka pintu kewenang wenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Padahal, transfer anggaran ke daerah merupakan cerminan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan selaras, serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan masyarakat di daerah.
“Pemotongan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa tersebut tanpa dasar hukum dan tidak sesuai prosedur. Sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, tidak konsisten, tidak adil, dan tidak proporsional,” katanya.
Dalam perspektif perimbangan keuangan negara, dana yang ditransfer harus sesuai dengan ukuran undang-undang yang telah menetapkan persentase dana bagi hasil dan dana transfer ke daerah. (dy)
