SAMARINDA – Kebijakan pusat dalam bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, infrastruktur, lingkungan, hingga pembagian keuangan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya menunjukkan keadilan terhadap Kaltim. Karena itu, ke depan dibutuhkan gubernur yang mampu memengaruhi kebijakan pusat supaya dapat menguntungkan daerah.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim, Hetifah Sjaifudian, belum lama ini. Kata dia, salah satu pola yang dapat ditempuh gubernur dan wakil gubernur yakni memperkuat hubungan daerah dengan pemerintah pusat.

“Makanya gubernur yang terpilih harus gaul. Harus memahami semua kebijakan di pusat. Supaya apa pun yang terjadi di pusat, khususnya kebijakan pemerintah pusat, harus bisa diketahui. Kemudian mampu mendorong pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil dapat menguntungkan Kaltim,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Dia menuturkan, gubernur yang gaul dapat melakukan pendekatan emosional, komunikasi, dan merangkul semua pihak, termasuk DPR, pemerintah pusat, dan pihak-pihak terkait supaya bersama-sama memperjuangkan kebijakan yang dapat menguntungkan Kaltim.

Hetifah melanjutkan, sifat gaul tersebut mengharuskan gubernur bersikap terbuka dengan semua kalangan. Dapat membuka sekat pembatas komunikasi antara pusat dan daerah. Karena pada dasarnya, melalui komunikasi tersebut, gubernur dapat menentukan strategi untuk memperjuangkan Kaltim di pemerintah pusat.

Di antara agenda yang sudah dicanangkan dan diperjuangkan DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah daerah yakni mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltim. Jika agenda tersebut tidak disertai dengan komunikasi yang intensif, maka DOB hanya akan menjadi agenda belaka.

Melanjutkan perjuangan membangun Kaltim, kata dia, tidak hanya tersentral di DOB. Karena pada dasarnya, DOB hanya salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, mengurangi kemiskinan, dan memerangi pengangguran.

“Yang paling menonjol itu peran pemerintah provinsi dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kalau soal DOB itu hanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Jadi kalau pun sekarang kebijakan pusat belum membumi, tidak perlu membuat Kaltim berkecil hati. Karena siapa pun gubernurnya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik,” ucapnya.