Pembayaran Semester Kedua, Dampak Rasionalisasi karena Defisit Anggaran
SANGATTA – Suka tidak suka, defisit anggaran yang kembali terjadi di tahun ini membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terpaksa harus melakukan rasionalisasi. Pemilahan program prioritas dan belanja daerah yang bisa serta tidak terbayarkan pun sudah dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Salah satunya pembayaran insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipastikan tahun ini tidak bisa dipenuhi secara maksimal.
“Jadi dalam enam bulan terakhir ini (Medio Juli hingga Desember) hanya tiga bulan yang bisa terbayarkan (insentif pegawai),” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah.
Sedangkan, lanjut dia, ada beberapa kegiatan dan belanja daerah yang masih dipertahankan. Karena menjadi prioritas utama pada anggaran perubahan tahun ini. Diantaranya adalah pembayaran gaji pegawai, honor guru, gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), sebagian hutang-hutang proyek yang memang harus dibayarkan, serta alokasi dana desa yang harus dipenuhi pemerintah.
“Untuk semua kebutuhan itu, kami harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 miliar,” sebutnya.
Jika melihat kondisi tersebut, kata Irawansyah tentu langkah rasionalisasi harus diambil pemkab. Semua proyek yang belum dilakukan tender pun akan dihentikan. Bahkan untuk proyek yang sudah berjalan sekalipun kemungkinan hanya bisa dibayarkan sebagian atau baru bisa diselesaikan tahun depan.
“Begitu juga insentif PNS yang hanya bisa dibayarkan tiga bulan. Sedangkan sisanya dianggap hangus. Karena untuk membayarkan insentif tiga bulan itu saja, kami harus menyiapkan anggaran Rp 64 miliar,” tutur Irawansyah. (aj)
