bontangpost.id – Banjir kerap menggenangi jalan utama di Kecamatan Barong Tongkok. Padahal, kawasan itu termasuk dataran tinggi. Kondisi itu membuat Bupati Kubar FX Yapan sedih, hingga berniat mencopot camat dan lurah setempat.
Titik paling sering banjir di kawasan tersebut adalah Jalan Gajah Mada, depan Mapolres Kubar hingga Kantor Camat Barong Tongkok. Hampir setiap hujan mengguyur, kawasan itu banjir dengan ketinggian sampai 55 sentimeter.
Banjir akibat parit di kanan dan kiri jalan kerap buntu, sehingga air hujan merendam badan jalan. “Nah ini saya sedih. Di gunung kok bisa banjir,” kata Bupati FX Yapan kepada wartawan di kantor bupati, Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar.
Mantan ketua DPRD Kubar itu pun menyoroti kinerja camat dan para lurah di wilayah Kota Sendawar yang tidak mau mengajak masyarakat bergotong royong. Semestinya pejabat di tingkat bawah itu tanggap dengan kondisi banjir di ibu kota kabupaten.
Dia bahkan berniat mencopot Camat Barong Tongkok Denasius karena dinilai gagal. “Makanya saya mau ganti camat itu. Lurahnya sampai camatnya maksud saya. Kalau semua tunggu saya, ya mampus,” kata Bupati.
Terpisah, Camat Barong Tongkok Denasius mengakui daerah ibu kota memang kerap banjir. Setidaknya ada lima titik jalan yang selalu meluap ketika hujan tiba. Penyebab utama, kata dia, saluran air yang terlalu kecil.
Dia mengaku, sudah melaporkan kondisi itu ke dinas terkait, bahkan hearing di DPRD. “Namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan,” katanya.
Sejauh ini, kata dia, baru satu titik yang sudah diperbaiki. Yaitu jalur di bawah Bank Mandiri. Saat ini tidak banjir karena sudah ada parit pembuang ke Sungai Barong ke arah Jalan Pertanian. Sisanya belum ada perbaikan.
“Tidak ada solusi lain selain membenahi drainase. Selama itu tidak diperbaiki, sampai kapanpun Barong Tongkok akan tetap banjir,” pungkasnya.
Soal anggapan bupati yang menilai dirinya gagal menghimpun warga gotong royong, diakui Denasius. Dirinya siap dievaluasi atasannya, selama itu adalah kewenangannya.
Namun, karena persoalan tata kota adalah kewenangan instansi lain, dirinya tak merasa gagal. Apalagi untuk membersihkan parit yang mampat, tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia.
“Saya siap salah. Kalau mengatakan saya gagal ya saya terima. Tapi kegagalan ini bukan semata karena saya. Karena ini banyak instansi lain yang punya andil membenahi drainase ini. Kalau kita tidak ingin Barong Tongkok banjir, maka drainase ini harus dibenahi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kubar Ridwai mengatakan, DPRD sudah meminta pemerintah untuk menganggarkan biaya perbaikan drainase dalam kota. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemerintah baru mengajukan untuk biaya konsultan perencanaan.
“Sudah ada pembahasan dengan tim Banggar DPRD. Dari pemerintah diwakili oleh Plt Asisten III Setkab Kubar. Mereka bukan mengajukan pembangunan tetapi baru mengajukan untuk konsultan perencanaan,” kata Ridwai.
Karena kalau itu tidak direncanakan sebaik-baiknya mungkin pada saat membangun tidak sesuai. Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, dengan kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini, semua pihak harus bekerja sama.
Ia juga menilai camat dan lurah di ibu kota harus tanggap dengan kondisi banjir. Jika alasannya tidak bisa dikerjakan secara manual, Ridwai meminta camat mengajukan peminjaman alat berat milik pemerintah di Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Kubar.
“Ada jalan untuk memperbaiki dulu yang macet itu. Alat berat itu kan di UPT PU. Kita ada loader, ekskavator. Itu kan bisa diminta untuk bersama-sama dengan UPT PU, camat dengan lurah kita cari solusinya sama-sama. Memang kalau bawa masyarakat gotong royong nggak akan mampu,” ujarnya.
“Pak bupati mungkin berpikirnya begitu (ganti camat). Karena memang camat dan lurah ini kurang proaktif. Seharusnya mereka bersama. Kalau tidak mampu pakai tenaga manusia, ya bersurat minta ke dinas yang punya alat,” pungkas Ridwai. (rud/kri/k16)
