PERBAIKAN kesejahteraan para guru diklaim mengalami peningkatan dalam momen peralihan kewenangan SMA/SMK dan SLB dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Kaltim. Walau saat ini masih dalam posisi transisi peralihan kewenangan, Sekprov Kaltim mengatakan bila sudah terjadi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan guru di beberapa kabupaten/kota di Bumi Etam.
“Bahkan dengan diserahkannya ke provinsi, ada peningkatan dibandingkan dengan insentif yang diberikan oleh kabupaten/kota. Walaupun secara umum insentif yang diberikan pemprov masih banyak yang di bawah kabupaten/kota,” terang Rusmadi.
Dia berdalih besaran insentif dari pemprov ini dikarenakan masih dalam posisi transisi. Karena peralihan ini merupakan perintah negara. Meski sebenarnya ada keinginan agar pengelolaannya tetap di kabupaten/kota. Ketika terjadi peralihan inilah, pemprov hadir dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), insentif guru dan tenaga kependidikan.
“Bahkan sampai ke PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), kami juga ikut memberikan bantuan,” tuturnya.
Kata Rusmadi, mestinya pada saat pemprov mendapat pelimpahan tanggung jawab ini, pemerintah kabupaten/kota juga ikut hadir membantu. Karena pada dasarnya guru yang diberi bantuan ini merupakan guru-guru daerah juga. Pun begitu dengan anak-anak yang dididik yang juga merupakan anak-anak daerah.
“Oleh karena itu kami harapkan kabupaten/kota juga membantu. Tetapi alhamdulillah walaupun belum semua, sudah ada bupati/wali kota yang memberikan perhatian kepada pendidikan,” sebut Rusmadi.
Perhatian dari kabupaten/kota ini dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemprov. Setidaknya, sudah ada tiga kabupaten/kota yang memberikan bantuan keuangan terkait peralihan kewenangan ini. Yaitu Mahakam Ulu (Mahulu), Berau, dan Bontang. Kata dia, bantuan keuangan tidak harus datang dari atas ke bawah. Melainkan boleh pula dari bawah ke atas.
“Jadi tergantung dari perhatian pemerintah daerah. Apakah pendidikan ini sebagai sesuatu yang sangat penting atau tidak. Kalau ini menjadi sesuatu yang sangat penting, mestinya gotong royong, jadi tanggung jawab bersama,” imbuhnya.
Menurut Rusmadi, ketika berbicara sektor-sektor yang sangat penting misalnya pendidikan, jangan mengaitkannya dengan persoalan kewenangan. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk memajukannya. “Apalagi bicara pendidikan,” pungkasnya. (luk)
