SAMARINDA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite beberapa waktu lalu disoroti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim-tara. Kamis (29/3) kemarin, puluhan mahasiswa menggelar aksi di persimpangan Mall Lembuswana, Samarinda.
Mereka menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Selain itu, mereka juga mempertanyakan ketersediaan BBM untuk rakyat miskin. Dalam spanduknya, tertulis tuntutan agar pemerintah segera menyediakan BBM ramah harga yang khusus diperuntukan bagi masyarakat tak mampu. Sontak spanduk besar itu mencuri perhatian para pengendara yang melintas di pusat Kota Tepian.
“Rakyat Indonesia kembali merasakan kesengsaraan setelah pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite senilai Rp 200 per liter sejak 24 Maret lalu,” ujar koordinator aksi, Hendry.
Kata dia, KAMMI menilai dampak kenaikan harga BBM ini paling besar dirasakan rakyat kecil. Sebab ketika harga BBM naik, secara otomatis akan berdampak pada inflasi karena diikuti dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan sayur.
“Jelas naiknya harga kebutuhan pokok akan membuat tingkat konsumsi rakyat miskin menurun. Bahkan bisa menambah jumlah rakyat miskin Indonesia. Sekarang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rakyat miskin sudah mencapai 26,58 juta jiwa,” bebernya.
Anggota KAMMI Kaltim-tara lainnya, Yaris, menganggap pemerintah telah gegabah mengeluarkan kebijakan tersebut. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Siklus tahunan harga kebutuhan pokok akan naik pada momen tersebut. Dalam keadaan demikian, kenaikan harga BBM akan semakin menggerus daya beli jutaan rakyat miskin.
Organisasi KAMMI, kata Yaris, menyesalkan bahwa pemerintah seolah-olah menutupi rencana kenaikan harga BBM. Padahal kenaikan harga BBM bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Maka sebelum harga BBM dinaikkan, pemerintah harus terlebih dulu memberitahukannya pada publik.
Disinggung soal kenaikan harga pertalite yang mengikuti mekanisme pasar internasional, Yaris mengaku, kebijakan harga BBM sepenuhnya harus dikembalikan pada pemerintah. “BBM ini erat kaitanya dengan kebutuhan harian masyarakat. Pemerintah harus hadir dan mengendalikan harga BBM, karena setiap kenaikan harga BBM, pasti akan menyengsarakan rakyat,” tukasnya.
Kata dia, jika pemerintah masih kukuh mempertahankan kebijakan tersebut, KAMMI akan kembali turun ke jalan. “Saat ini hanya imbauan pada masyarakat agar sadar bahwa pemerintah telah menaikan harga BBM secara diam-diam. Ke depan kami akan melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang jauh lebih besar,” tutupnya. (*/um)
