BONTANG – Polemik mengenai tapal batas Kampung Sidrap, tak kunjung usai. Fraksi Gerindra DPRD pun mempertanyakan keseriusan Pemkot Bontang. Anggota Fraksi Gerindra Agus Haris pun memandang belum ada progres yang signifikan sehingga tak dapat dirasakan warga Sidrap.
“Sudah empat tahun tahun, Komisi I DPRD membahas masalah Sidrap. Tetapi hingga kini belum ada keputusan yang diambil oleh pemerintah,” kata Agus Haris saat interupsi, menanggapi jawaban wali kota terkait padangan umum fraksi sehubungan nota keuangan APBD 2019, Rabu (31/9) lalu.
Agus meminta pemkot segera menanyakan terkait surat peninjauan tapal batas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, surat tersebut telah berada di Pemprov Kaltim.
Jika upaya persuasif pun tidak berbuah hasil, maka solusi terakhir ialah menempuh jalur hukum. Pemkot Bontang dapat menuju Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah penentuan tapal batas.
Agus mengatakan terdapat celah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Walaupun cakupannya tidak hanya mengatur daerah di Kaltim saja, akan tetapi seluruh Indonesia.
Pada pasal 21 ayat pertama dan ketiga dijelaskan, jika ada perselisihan penegasan batas daerah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, maka diselesaikan oleh menteri. “Ada muatan bilamana ada tapal batas yang dirasa kurang pas,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I ini.
Selain itu, ada pengingkaran dari Pemkab Kutim. Sebelumnya antara kedua belah pihak telah menyepakati tapal batas sementara yang disaksikan pula oleh Pemprov Kaltim dan Kemendagri.
Dengan catatan Pemkot Bontang bisa mengajukan perluasan di kemudian hari. Namun, hingga kini Pemkab Kutim masih bersikukuh untuk tidak menyetujui Sidrap masuk Bontang.
“Menurut saya itu celah jika diajukan dalam judisial review ke MK,” paparnya.
Agus berujar masyarakat Sidrap adalah warga Bontang yang dapat dilihat dari administrasinya yaitu kepemilikan KTP. Bahkan, pada saat pelaksanaan pesta demokrasi juga ikut berpatisipasi bagi kemajuan Bontang.
Sebelumnya, Komisi I pun telah menyampaikan laporan kerja terkait tapal batas. Pembahasannya dimulai sejak tahun 2009. Berdasarkan hasil laporan, sangat terbuka peluang untuk pengajuan gugatan.
Terakhir, upaya yang dilakukan oleh Komisi I yaitu melakukan kunjungan ke Kemendagri, Agustus silam. Hasilnya pihak Kemendagri meminta untuk kepala daerah datang.
Sementara Wakil Wali Kota Basri Rase memberikan respon sehubungan interupsi dari Agus Haris. Ia pun bakal segera melakukan koordinasi dengan Wali Kota Neni Moerniaeni.
Akan tetapi, sasaran pertama yang bakal dituju ialah Gubernur Kaltim Isran Noor. Mengingat persetujuan Sidrap masuk Bontang sebelumnya dikeluarkan oleh kepala daerah sebelumnya.
“Bagus ke gubernur dulu. Setelah itu ke Kemendagri. Mudah-mudahan pak gubernur mau menerima dan mau menyurati Pemkab Kutim soal tapal batas,” kata Basri.
Bahkan, Basri membuka peluang jika harus menempuh jalur hukum. Ia pun telah memerintahkan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk memasukkan anggaran pendapingan kuasa hukum. Konon, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 2 miliar selama proses hukum berlangsung.
“Ini menjadi catatan saat pembahasan anggaran nanti,” pungkasnya. (ak)
