Sepakat Saling Memaafkan, Berjuang untuk Guru
BONTANG – Setelah selesai masalah tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dengan penghapusan pemblokiran rekening 4 guru SMA/SMK di Bontang, muncul masalah baru yakni komentar ‘pedas’ Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri Bontang Sumariyah di media Humas Pemprov Kaltim kepada 4 guru yang berdialog dengan Kepala Disdik Kaltim saat aksi 22 Mei 2017 lalu.
Komentar yang dianggap menjadi sumber perselisihan yang disampaikan Sumariyah berbunyi: “Mohon maaf karena dari 13 orang kemarin kebanyakan dari Bontang dan mereka memang sudah menjadi karakter, sebelum demo di provinsi sudah sering demo di Bontang karena mereka minim prestasi. Mereka hanya mengharap intensif sehingga ketika insentif tidak keluar maka karakter mereka muncul”.
Nasrullah, seorang dari beberapa guru yang mengikuti aksi mengatakan bahwa ada 3 poin yang harus diklarifikasi. Yakni sering demo, minim prestasi, dan intensif. Mengenai seringnya demo, guru SMKN 3 ini mengatakan bahwa sebelumnya aksi demo yang dia lakukan bukan berkaitan langsung dengan dunia pendidikan.
“Perlu diketahui bahwa sebelum ini saya belum pernah demo berkaitan dengan pendidikan, melainkan tentang NPK Cluster,” ujarnya.
Sedangkan minim prestasi, dirinya mengakui bahwa prestasi yang bisa diberikan memang prestasi anak di bidang olahraga kepada sekolah, karena profesinya sebagai guru olahraga. Berkaitan dengan intensif guru SMKN 3 Bontang bukan memperjuangkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan semua guru SMA/SMK se-Kaltim. Nasrullah pun meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang ia lakukan.
Sementara itu, Sumariyah meminta maaf atas kejadian tersebut. Dirinya mengklarifikasi bahwa kejadian tersebut terjadi ketika ada pertemuan dengan Pemprov Kaltim 26 Mei 2017 lalu. Ia berujar pertemuan tersebut membahas buntut aksi 22 Mei yang menuntut pencairan TPP dan Bosda. “Kita semua dimarahi, akibat demo saat itu, lantas kami diminta membuat laporan,” ujar kepala Kepala SMAN 2 Bontang ini.
Dirinya juga menepis isu bahwa dirinya bertemu media dan berkomentar seperti itu. “Saya tidak bertemu wartawan setelah pertemuan itu. Tulisan yang beredar pun tidak sepenuhnya benar, ada yang dipotong-potong,” sambungnya.
Kepala Sekolah yang lahir di Malang ini mengklarifikasi terutama berkaitan dengan intensif. “Saya tulis laporan bahwa mereka mengharapkan intensif dikarenakan kondisi mereka berbeda-beda, ada yang punya potongan di bank dan belum mendapat sertifikasi,” paparnya.
Pertemuan antara guru dan kepala SMKN 2 ini difasilitasi Ketua PGRI Bontang Dasuki dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Bontang Rakim di Gudeg Bu Harman, Minggu (28/5) pukul 17.30 Wita.
Dasuki berharap masalah ini bisa selesai dan pendidikan di Kota Bontang lebih maju. “Diperlukan sinergisitas semua komponen guru seperti PGRI, MKKS, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan Forum Guru. Semua yang diperjuangkan adalah untuk kebaikan dan perbaikan pelayanan pendidikan ke depan. Mari kita jalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman,” harapnya.
Di akhir pertemuan terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan bersama memperjuangkan guru dan dunia pendidikan ke depan. (*/ak)
