bontangpost.id – Batalnya pembangunan kilang Bontang membuat Pemprov Kaltim kecewa. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, provinsi ini kehilangan investasi Rp 197,58 triliun. Sesuai nilai investasi pembangunan kilang minyak Bontang yang semula ditargetkan beroperasi 2025 nanti.
“Jika (jadi) dibangun, tentu multiplier effect-nya sangat luar biasa. Bisa banyak menyerap tenaga kerja. Namun, permasalahannya supply and demand (penawaran dan permintaan). Apalagi juga sudah ada kilang di Balikpapan,” kata Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto perihal batalnya pembangunan kilang minyak Bontang.
Sebelumnya, megaproyek tersebut masuk daftar sembilan proyek strategis nasional (PSN). Seperti fasilitas coal to methanol Kutai Timur, pengembangan lima lapangan gas, dan pembangunan irigasi tawa Telake, Kabupaten Paser.
Kemudian pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Bendungan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara), dan Pelabuhan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Maloy, Kabupaten Kutai Timur. Juga ada pembangunan jalan Tol Samarinda-Bontang, Tol Balikpapan-Samarinda.
Setelah kilang minyak Bontang batal, Puguh mengatakan, pihaknya terus mengawal PSN lainnya agar investasi di Kaltim bisa ditingkatkan kembali. Menurut catatan DPMPTSP Kaltim, investasi yang masuk ke Kaltim mencapai Rp 23,15 triliun.
Jumlah ini di atas target realisasi investasi pada 2020 sebesar Rp 21,30 triliun. Capaian ini menunjukkan realisasi investasi berada pada kisaran 108,69 persen di luar perkiraan.
Untuk diketahui, kilang minyak Bontang merupakan proyek pembangunan kilang minyak baru (grass root refinery) dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300 ribu barel per hari. Hasil produksi kilang minyak tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri.
Wacana pembangunan kilang minyak Bontang berawal dari masalah kebutuhan bahan bakar dan upaya pencapaian ketahanan energi dalam negeri. Kombinasi grass root refinery dan refinery development master plan (RDMP) atau revitalisasi kilang lama, dalam hal ini, RDMP kilang Balikpapan, dibutuhkan untuk meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada impor.
Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memilih membatalkan pembangunan kilang minyak Bontang meskipun sudah masuk proyek strategis nasional. Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, sejak Pertamina mengakhiri kerja sama atau kontrak dengan OOG pada 2019, pembangunan kilang akhirnya dikaji ulang.
Pasalnya, terdapat masalah kekurangan lahan pembangunan kilang. Awalnya, akan dibangun di atas lahan pemerintah tetapi lahan yang sudah disiapkan tidak mencukupi.
“Ada persoalan lokasi lahan di Bontang yang dimiliki pemerintah itu sebenarnya nggak cukup,” kata Soerjaningsih, Selasa (19/1/2021).
Selain itu, proyeksi demand atau permintaan BBM juga dianggap cukup. Ke depan, dengan beroperasinya beberapa proyek kilang, seperti Tuban, Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Dumai menurut Soerjaningsih sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM.
Meski memang untuk gasoline atau bensin masih diperlukan impor namun jumlahnya tidak akan besar. Adapun perbandingan rata-rata produksi kilang BBM Pertamina dan permintaan BBM di dalam negeri sebesar 42 juta kiloliter (KL) berbanding 59 juta KL. Artinya, ada selisih 17 juta KL yang masih perlu dipenuhi dari impor.
Berdasarkan data Pertamina, produksi BBM baru bisa melebihi permintaan pada 2026. Ketika seluruh kilang baru dan pengembangan dioperasikan. Sehingga menambah pasokan sebesar 27 juta KL. Adapun pada 2023 akan ada tambahan pasokan sebesar 11 juta KL dan pada 2025 tambahan sebesar 17 juta KL.
Dengan demikian, produksi BBM Pertamina hingga 2023 diproyeksikan bakal stabil pada 86 juta KL per tahunnya. Sementara itu, potensi pasokan berlebih bisa dialihkan ke pasar ekspor sekitar 22 juta KL per tahun dengan potensi penjualan USD11 juta per tahun. (nyc/riz/k8)
