Komisi I DPRD Bontang menyambut baik pernyataan sikap Gubernur Kaltim yang ingin segera menyelesaikan persoalan tapal batas Desa Sidrap. Agar cepat ditindaklanjuti, Komisi I pun meminta Sekretariat Daerah (Setda) Bontang segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
Dikatakan Ketua Komisi I Agus Haris, pihaknya menyambut baik pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor terkait tapal batas. Mengingat sudah puluhan tahun permasalahan tersebut tak menemui solusi. Agus meminta Pemkot Bontang bagian teknis segera berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk menyiapkan hal-hal pokok kebutuhan pertemuan mendatang. “Itu perlu dipetakan. Pernyataan gubernur harus ditindaklanjuti agar bisa segera terwujud,” kata dia, Jumat (30/11) kemarin.
Agus berharap, dengan adanya dukungan gubernur bisa jadi akhir dari perjuangan tapal batas Sidrap. Sehingga impian Sidrap menjadi bagian dari Bontang bisa segera terealisasi. “Kami sudah melakukan segala upaya untuk memperjuangkan Sidrap masuk wilayah Bontang,” ujarnya.
Bahkan, pihaknya sudah membuat laporan kerja mengenai perjuangannya agar Sidrap masuk Bontang. Mulai dari bertemu dengan pihak Pemkab Kutim, termasuk membuat kajian hukum, hingga ke kementerian terkait. Sehingga keluar surat dari gubernur sebelumnya yang mengakui Sidrap wilayah Bontang. “Suratnya sudah ada di Kemendagri, namun sesuai Permen 141 tahun 2017, soal sengketa batas kewenangannya ada di gubernur selaku perpanjangan tangan dari kementerian,” bebernya.
Makanya lanjut Agus, sikap yang diambil Isran Noor untuk mengajak Bupati Kutim, Wali Kota Bontang, dan DPRD Bontang serta Kutim untuk duduk bersama dinilai sangat bijak. Sebab, sejak dulu hingga saat ini kesempatan itu belum pernah terjadi. “Dijadwalkan pernah, tapi kedua pihak tak ada yang datang. Semoga di kesempatan ini benar-benar bisa terlaksana,” harapnya. (mga)
