bontangpost.id – Penyelesaian perkara status Kampung Sidrap terus diupayakan Pemerintah Kota Bontang. Saat ini telah memasuki tahapan penyerahan data kepada kuasa hukum.
Kabag Hukum Pemkot Bontang Saifullah mengatakan untuk menyerahkan 165 dokumen berkas yang telah disiapkan, saat ini pihaknya masih mencari kuasa hukum yang akan menangani kasus ini.
Melalui laman sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), Sekretariat Daerah Kota Bontang menganggarkan belanja kuasa hukum judicial review Kampung Sidrap sebesar Rp 3,7 miliar dengan metode pengecualian.
Untuk diketahui, judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.
Pihaknya menargetkan, pada Mei ini sudah ada satu kandidat kuasa hukum. Dengan begitu pada Juni mendatang gugatan tapal batas Kampung Sidrap sudah bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, untuk proses sidang itu sendiri membutuhkan durasi waktu sekira enam bulan lamanya.
“Intinya kami targetkan bulan ini. Soal berkas pendukung dan bahan bukti sudah kami siapkan,” ucapnnya kepada redaksi bontangpost.id.
Ia berharap, persiapan yang sudah dilakukan sejak Oktober 2022 sampai sekarang membawa angin segar untuk status Kampung Sidrap. Sehingga, tidak ada keraguan lagi yang berdampak pada administrasi warga.
Adapun, kriteria untuk pengacara itu sendiri tidak jauh dari yang telah disebutkan dalam beberapa waktu lalu. Utamanya memiliki pengalaman dalam bidang sengketa tapal batas dan profesional.
“Karena metode di SIRUP pengecualian mungkin tidak sama dengan lelang seperti biasa. Saya kurang paham soal itu silakan tanya ke instansi terkait. Intinya kami sudah berusaha maksimal,” tandasnya. (*)
