bontangpost.id – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diharapkan mulai terlihat wujudnya pada 2024. Hal itu dianggap penting untuk melihat seberapa serius pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kaltim. Dukungan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengunjungi titik nol (geodesi) IKN Nusantara, Rabu (16/2).
“Hanya komitmen pemerintah yang kami tunggu, untuk bisa menjalankan apa yang menjadi cita-cita pemerintahan Pak Jokowi. Agar bisa menyelesaikan atau memulai pembangunan hingga 2024 mendatang, itu dulu,” kata Puan yang dalam kunjungan kemarin, didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dia melanjutkan, kekhawatiran jika pemindahan IKN terhenti di tengah jalan setelah presiden berganti, harus dijawab pemerintah saat ini dengan membangun infrastruktur di zona inti IKN. Puan menyebutnya dengan klaster prioritas 2024. Menurutnya, perdebatan mengenai penting tidaknya pemindahan IKN sudah selesai ketika UU IKN disahkan DPR. Kini, DPR tinggal menunggu aturan turunan yang akan dikeluarkan pemerintah. Terkait gugatan UU IKN yang mengemuka saat ini, Puan tak mempermasalahkan.
“Hal-hal terkait gugatan monggo (silakan), ini negara hukum jadi silakan saja bagi yang ingin menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Silakan melalui proses yang ada di sana,” kata Puan.
Putri mantan presiden Megawati itu mengaku menghargai dan tidak menutup mata dengan polemik di beberapa kelompok masyarakat terkait UU IKN. DPR, terang dia, hanya mengingatkan pemerintah untuk memerhatikan masyarakat adat setempat. Masyarakat, menurut Puan, sudah menantikan dimulainya pembangunan IKN Nusantara.
“Pemerintah harus bekerja sebaik-baiknya, termasuk memastikan pembangunan IKN memerhatikan masyarakat adat setempat. IKN Nusantara sebagai wajah kemajuan Indonesia juga harus tampil menawan,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Dikatakan Puan, kehadirannya di lokasi IKN Nusantara kemarin untuk menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan RI di kompleks hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). “Dengan melihat langsung, kami bisa memberikan catatan-catatan kepada pemerintah,” ungkapnya.
Mantan menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2014-2019 itu menyampaikan, IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep smart and green city. Jauh berbeda dengan Jakarta saat ini. “Cita-cita kita semua ke depan, IKN Nusantara ramah lingkungan, modern, menjaga lingkungan alam. Baru dan berbeda dengan IKN yang ada di DKI Jakarta,” sebutnya.
Karena itu, DPR berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merealisasikan hal itu. Sementara dari sektor keamanan, dirinya memastikan bahwa TNI-Polri siap siaga menjaga kondusivitas pembangunan IKN.
“Saya minta kepada kementerian terkait, bahwa semua hal harus dilakukan koordinasi. Melibatkan seluruh elemen. Legislatif, pertahanan dan keamanan harus dikoordinasikan bersama kemudian diputuskan satu atau dua kementerian lembaga saja,” bebernya.
Dia mengimbau pembangunan IKN dilakukan secara bertahap, dengan memerhatikan kondisi geografis. Kontur dan kondisi alamnya. Pada klaster awal, kata Puan, Istana Presiden akan dibangun lebih dulu.
Dari laporan Kementerian PUPR kemarin di lokasi kunjungan, luas area kawasan IKN mencapai 56.181 hektare. Kemudian, area kawasan perluasan IKN 256.146,72 hektare. Dan area kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 6.671 hektare. Khusus KIPP terbagi lagi menjadi tujuh tatanan penggunaan lahan.
Di antaranya, estimasi populasi penduduk berkisar 280 ribu hingga 300 ribu jiwa. Estimasi hunian dengan rasio 3,4 juta per unit berkisar 82 ribu hingga 100 ribu unit. Selanjutnya area hijau seluas 68 persen, area sirkulasi 8 persen, area sarana-prasarana 2 persen, area pemerintahan 5 persen dan area hunian seluas 11 persen.
Setelah meninjau titik nol IKN Nusantara dan menara pemantau milik PT IHM, Puan menyempatkan rehat sejenak di guest house Pemkab PPU dilanjutkan menuju lokasi Bendungan Sepaku-Semoi yang dibangun untuk menyuplai kebutuhan air baku IKN. Puan kemudian meninggalkan IKN Nusantara menggunakan helikopter.
50 RIBU PERSONEL
Di lokasi yang sama, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan keterangan jika akan ada penambahan kekuatan untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara. Jumlahnya sekira 30-50 ribu personel. Terdiri dari personel gabungan tiga matra. Angkatan darat, laut, dan udara.
Andika menjelaskan, puluhan ribu personel tersebut bukan diambil dari rekrutmen baru. Melainkan diambil dari seluruh satuan TNI di Indonesia. Jika masih ada ruang, Andika berharap bisa segera menghadirkan personel tambahan ini secara lengkap satuan-satuannya dengan alutsista. “Kami akan mengajukan penambahan personel kepada Menteri Pertahanan,” tuturnya.
Sepanjang pembangunan IKN, dia juga akan menunjuk personel dalam rangka penugasan khusus. Guna membantu tugas Kodam VI/Mulawarman. “Nanti akan ada penugasan di fokus konstruksi di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, itu sudah enggak bisa menunggu,” imbuhnya.
Dirinya juga sedang mengkaji pembangunan kodam baru imbas pemindahan IKN Nusantara. Rencananya, kodam baru akan dilengkapi pangkalan udara dan pangkalan laut yang dibangun di atas lahan seluas 2.700 hektare. (riz/k16)
