bontangpost.id – Pemberian bantuan sosial (bansos) dipastikan meluncur dalam waktu dekat. Bansos itu sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Meski, hingga saat ini kenaikan harga BBM bersubsidi belum kunjung diumumkan pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, ada tiga jenis bansos yang akan diberikan. Ketiga jenis bansos itu yakni bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta bantuan transportasi bagi pemerintah daerah (pemda). Total anggaran untuk ketiga bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun.
‘’Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Bantuan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun,’’ kata Menkeu usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8).
Menkeu menjelaskan BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150.000 selama empat kali. Sehingga total BLT yang diberikan sebesar Rp 600.000 untuk setiap penerima.
‘’Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300.000 pertama dan Rp 300.000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp 12,4 triliun,’’ tutur Ani.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan melalui pemberian BSU sebesar Rp 600.000. Total anggarannya Rp 9,6 triliun.
Ani menyebut Kemenakertrans akan menerbitkan petunjuk teknis (juknis). Sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut.
Kemudian, lanjut Ani, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi. Itu antara lain mencakup angkutan umum, ojek, nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
‘’Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan. Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,’’ jelas bendahara negara.
Seluruh bantuan sosial melalui Kemensos, menurut Ani, akan diberikan minggu ini. Yang akan mendistribusikan adalah PT POS Indonesia. Lalu bantuan subsidi upah, diharapkan juga bisa jalan dalam waktu dekat. “Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan bantalan sosial untuk masyarakat,” ucapnya.
Terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memastikan anggaran tambahan untuk bansos senilai Rp 24,17 triliun tersedia. Anggaran itu bersumber dari dana bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM.
‘’Untuk anggaran itu (Rp 24,17 triliun), saya pastikan itu anggaran bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM. Jadi memang anggaran subsidi itu sudah ada Rp 502,4 triliun, (lalu) itu bansos ada anggarannya sendiri,’’ jelasnya.
Isa memerinci, bansos Rp 24,17 triliun bersumber dari tambahan anggaran Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR pada 19 Mei lalu. Serta berasal dari dana cadangan lain. Sehingga, total keseluruhannya mencapai sekitar Rp 22 triliun.
Kemudian, Rp 2 triliun lainnya adalah earmarking dari DAU dan DBH. Sehingga total anggaran tambahan bansos itu mencapai Rp 24,17 triliun. (dee/lyn/jpg/far)
