SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim akan mengembalikan dana hibah Rp 50 miliar kepada pemerintah provinsi (pemprov). Dana tersebut tidak terserap dalam tahapan pemilihan gubernur (pilgub) yang sudah berakhir setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Hal itu diungkapkan Sekretaris KPU Kaltim, Syarifuddin Rusli, Sabtu (4/8) kemarin. Menurutnya, sisa dana tersebut sejatinya digunakan untuk calon perseorangan dan sengketa pasangan calon di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, dana tidak terserap disebabkan terdapat kegiatan di Pilgub Kaltim yang tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan tahapan pemilihan legislatif dan dana pengadaan melalui e-katalog KPU RI yang tidak terserap.
“Sebelum pengembalian dana hibah itu, kami akan bicarakan dulu dengan Komisioner KPU Kaltim. Di samping itu, sebelum penyerahan dana hibah, kami juga akan membubarkan kelompok kerja,” ungkap Syarifuddin.
Dia menegaskan, pengembalian dana hibah tersebut akan dilakukan pada September. Dengan begitu Pemprov Kaltim dapat memasukan dana tersebut untuk kegiatan di APBD Perubahan 2018.
“Agar pemerintah daerah juga tahu bahwa ada dana di KPU yang bisa digunakan pada saat pembahasan APBD Perubahan. Jadi dana hibah Pilgub Kaltim yang tersisa bukan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red.). Tetapi ada kegiatan yang sudah kami anggarkan, namun tahapannya tidak terlaksana,” jelasnya.
Pengembalian dana itu dilakukan lebih awal supaya dana tidak dipakai untuk kegiatan lain. Namun sebelum itu, pihaknya akan terlebih dulu melunasi seluruh anggaran kegiatan selama tahapan Pilgub Kaltim.
“Setelah dilunasi semua pengeluaran, maka kami akan setorkan kembali sisanya. Kami harus cepat kembalikan karena KPA (Kuasa Pengguna Anggaran, Red.) hanya satu yaitu sekretaris. Apabila salah, maka yang ditanyakan adalah KPA. Bukan yang lain,” tegasnya.
Syarifuddin menjelaskan, KPU mendapatkan dana hibah dari Pemrov Kaltim untuk pilgub sebesar Rp 310 miliar. Dengan adanya pengembalian dana Rp 50 miliar tersebut, maka dana yang digunakan dalam kontestasi lima tahunan itu sebesar Rp 260 miliar.
“Kalau ada yang bertanya kenapa sejak awal tidak minta saja sesuai kebutuhan? Saya tegaskan, itu sudah sesuai kebutuhan. Karena kami harus memiliki dana sesuai tahapan. Kalau tidak sesuai tahapan, kami sendiri yang bakal bermasalah,” ujarnya.
Kata dia, anggaran tersebut tidak hanya digunakan oleh KPU Kaltim. Tetapi juga dibagi di KPU di sepuluh kabupaten/kota. Pembagian dana dilakukan sesuai tahapan kegiatan di penyelenggaran pemilu di daerah.
“Iya dana hibah itu juga untuk penyelenggara di kabupaten/kota. Kami berikan sesuai kegiatan yang sudah direncanakan,” sebutnya. (*/um)
