SAMARINDA – Verifikasi administratif terhadap bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kaltim telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Beragam kejanggalan dokumen ditemukan penyelenggara pemilu. Salah satunya penggunaan ijazah yang diduga palsu.
Komisioner KPU Kaltim, Ida Farida menyebut, penggunaan ijazah palsu terdeteksi saat KPU menyesuaikannya dengan dokumen-dokumen persyaratan bacaleg lainnya. Yaitu adanya ketidaksesuaian antara nama bacaleg yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah hingga surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
“Ada calon yang kami duga menggunakan ijazah palsu. Jadi kami sebut belum memenuhi syarat. Karena belum meyakinkan saja,” ungkapnya, Sabtu (21/7) kemarin.
Namun begitu Ida belum dapat menyampaikan asal partai politik (parpol) pengusung bacaleg yang diduga menggunakan ijazah palsu tersebut. Dalam hal ini pihaknya baru akan memublikasikannya setelah masa perbaikan selesai.
“Itu nanti akan diketahui kok. Ada yang pakai ijazah sarjana palsu. Ya sebaiknya enggak usah diserahkan pada kami. Gunakan ijazah SMA saja. Terlepas dari itu, saya sarankan pada parpol, calon yang bermasalah secara administratif ini lebih baik diganti,” imbuh Ida.
Terpisah, Komisioner KPU Kaltim Rudiansyah menambahkan, parpol memiliki kewajiban untuk memperbaiki seluruh dokumen yang dianggap bermasalah. Sehingga di tahapan selanjutnya, calon dapat dinyatakan lolos verifikasi berkas.
“Kalau parpol tidak memperbaiki dokumen yang kami sarankan, nanti waktu penyusunan DCS (daftar calon sementara, Red.), akan dicoret. Jadi memungkinkan calon yang belum memenuhi syarat ini diperbaiki dokumennya,” terangnya.
Pun demikian, selama masa perbaikan dokumen, parpol juga dapat mengganti bakal caleg. Namun calon pengganti harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jika tidak, maka yang bersangkutan akan dicoret dari daftar pencalonan.
“Apabila sampai pada 31 Juli itu tidak ada perbaikan atau penggantian, jumlah calegnya akan berkurang. Kalau sudah lewat batas waktunya, tidak bisa diganti lagi. Parpol sendiri yang rugi,” sebut Rudiansyah.
Lebih lanjut dia mengungkap, dalam verifikasi yang dilakukan, terungkap adanya bakal caleg yang pernah terlibat kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan Rudiansyah menyebut ada bakal caleg yang menyembunyikan statusnya sebagai mantan narapidana pada tiga kasus tersebut.
“Kami mendeteksinya di SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Red.). Kalau jumlahnya enggak bisa saya sebut. Bisa satu atau lebih. Jadi kami sarankan untuk diganti saja,” tutur Rudiansyah.
Dijelaskan, mantan narapidana selain yang terlibat dalam tiga kasus tersebut, harus menyertakan salinan putusan pengadilan. Juga pernyataan terbuka pada publik lewat media cetak, surat pimpinan redaksi media cetak, bahwa nama yang bersangkutan telah diumumkan disertai dengan bukti pengumuman.
“Nah ada yang menyembunyikan identitas mantan napinya supaya tidak diminta memenuhi syarat yang lain. Itu bisa kami deteksi. Walaupun di biodata dirinya tertulis tidak pernah terlibat kasus pidana. Tetapi kami punya dokumen yang bisa membuktikan itu,” tandas dia. (*/um)
