BONTANGPOST.ID – DPRD Kaltim mengkritik Pemprov Kaltim yang dinilai belum maksimal mempercepat pembangunan daerah. Legislator meminta APBD besar difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
Pihak legislatif mendesak jajaran eksekutif untuk mempercepat pembangunan daerah dan lebih serius menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah diberikan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa berbagai catatan, masukan, dan kritik yang disampaikan oleh dewan selama ini bukanlah sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen evaluasi penting demi kemajuan daerah.
“Pemerintah daerah harus merespons serius setiap rekomendasi yang telah disampaikan legislatif. Jangan dianggap angin lalu. Tujuannya jelas agar pembangunan di Kaltim semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas legislator Golkar ini.
Menurut Abdulloh, pola pembangunan di Kaltim sudah saatnya diarahkan menjadi lebih terukur, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Ia menilai pelayanan publik di sejumlah sektor strategis saat ini masih memerlukan banyak pembenahan.
Mengingat postur APBD Kaltim tergolong cukup besar, anggaran tersebut seharusnya dialokasikan secara maksimal untuk menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Ada tiga sektor krusial yang menurutnya menjadi harga mati dan tidak boleh ditunda-tunda lagi oleh pemerintah daerah, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan infrastruktur.
“Masyarakat membutuhkan aksi nyata. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah sektor yang langsung dirasakan masyarakat dan tidak bisa ditunda lagi,” imbuhnya. (*)
