BONTANGPOST.ID – Rencana pengalokasian anggaran operasional DPRD Kalimantan Timur sebesar Rp500 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 menuai kritik dari kalangan akademisi.
Besaran anggaran tersebut dinilai tidak realistis mengingat kondisi fiskal daerah pada 2027 diperkirakan mengalami tekanan.
Pengamat Hukum Tata Negara dan Politik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai sorotan yang disampaikan DPRD belakangan ini lebih banyak muncul ketika kepentingan internal mereka terganggu.
“Intinya begini, DPRD itu baru teriak-teriak kalau urusan perutnya diganggu. Dari kemarin kan kita sudah minta, fungsikan dong pengawasannya,” ujar Herdiansyah, yang akrab disapa Castro.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya dijalankan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga.
“Kalau memang DPRD on the track dan sadar betul dengan fungsinya mengawasi gubernur, jangan pas bermasalah semacam ini baru mau koar-koar. Harusnya dari kemarin,” tambahnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai usulan anggaran sebesar Rp500 miliar harus disertai penjelasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, kondisi fiskal Kalimantan Timur pada 2027 diperkirakan menjadi salah satu yang paling berat dibandingkan beberapa tahun setelah pandemi Covid-19.
“Sektor fiskal kita sedang tidak baik-baik saja dan mengalami tekanan luar biasa. Asumsi APBD 2027 diperkirakan menjadi salah satu yang terendah jika dibandingkan dengan beberapa tahun pasca-Covid-19,” katanya.
Saiful mengatakan anggaran tersebut masih dapat dipahami apabila benar-benar digunakan untuk mendukung tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau Rp500 miliar itu hanya digunakan untuk kepentingan internal DPRD tanpa ada kaitan dengan optimalisasi tiga fungsi tadi, serta tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, menurut saya itu sama sekali tidak relevan,” ujarnya.
Ia pun mendorong DPRD Kaltim membuka rincian alokasi anggaran tersebut secara transparan agar masyarakat dapat menilai urgensi penggunaannya.
Menurut Saiful, tanpa penjelasan yang memadai di tengah tekanan fiskal daerah, usulan anggaran sebesar Rp500 miliar berpotensi memunculkan persepsi negatif dan melukai rasa keadilan masyarakat. (prokal)
