BONTANGPOST.ID, Bontang – Polres Bontang memastikan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah dilakukan secara berkala. Penegasan itu disampaikan di tengah masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Bontang.
Kasat Reskrim Polres Bontang AKP I Putu Ari Sanjaya Putra mengatakan pengawasan tersebut telah berjalan jauh sebelum adanya pernyataan Wali Kota Bontang yang meminta aparat memperketat pengawasan di SPBU.
“Pengawasan sudah kami lakukan secara berkala,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemeriksaan rutin di SPBU. Namun, sejumlah langkah tidak dapat dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyelidikan.
Menurutnya, Polres Bontang berkomitmen menindak setiap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi apabila ditemukan di lapangan.
“Kalau ditemukan pelanggaran hukum tentu kami akan tindak tegas. Kami tidak main-main, apalagi terkait BBM subsidi,” tegasnya.
Polres juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, termasuk praktik pungutan liar maupun pelanggaran hukum lainnya.
“Kalau ada yang melapor tentu kami tindak lanjuti. Sepanjang ditemukan indikasi pelanggaran hukum, akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Di sisi lain, I Putu menilai antrean kendaraan di SPBU tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek pengawasan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong peralihan penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, ditambah terbatasnya jumlah SPBU di Bontang, turut menjadi penyebab tingginya antrean.
Ia mengatakan selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang semakin lebar membuat permintaan terhadap Pertalite terus meningkat.
“Ketika kondisi ekonomi masyarakat tidak sehat, mereka tentu mengejar BBM subsidi karena harganya jauh lebih murah. Ditambah lagi di Bontang hanya ada empat SPBU yang melayani,” pungkasnya. (*)
