MENYIKAPI persoalan mutasi guru dan kepala sekolah, komisi I dan II DPRD tidak setuju jikalau pelaksanaan tersebut dikarenakan pesta demokrasi beberapa waktu silam. Wakil Ketua Komisi II Arif mengatakan, pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer tidak diperbolehkan terlibat politik praktis.
“Jangan dikaitkan dengan pilkada, gara-gara ikut kubu ini maka dipindahkan,” kata Arif.
Selain itu, politikus Hanura ini juga menolak apabila mutasi berdampak pada kesejahteraan guru. Karena ini akan berdampak pada semangat guru saat proses belajar-mengajar berlangsung.
“Dikirim ke Samarinda untuk pelatihan sertifikasi, di belakang akhirnya dimutasi. Ini tidak benar,” tambahnya.
Pria yang menjabat sebagai ketua fraksi Hanura ini sepakat bila mutasi karena guru malas bekerja. Menurutnya, adakalanya guru merasa bosan sehingga dengan mutasi dapat sadar akan tanggung jawabnya yakni mencerdaskan generasi masa depan bangsa.
Senada, ketua komisi I Agus Haris mendukung mutasi dilakukan asal tidak merugikan pihak terkait. Ia juga menyetujui bila motif mutasi untuk memeratakan kualitas sekolah dengan penempatan guru-guru berprestasi ke beberapa sekolah yang dirasa membutuhkan.
“Kalau tujuannya memaksimalkan Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) kami dukung,” kata Agus Haris.
Politikus Gerindra ini meminta untuk pengkajian Surat Keputusan yang telah terbit. Ke depan, sebelum pelaksanaan mutasi diperlukan sosialisasi terhadap pihak yang akan dipindah tugaskan serta dibutuhkan kecermatan data terkait jarak antara tempat kediaman dengan sekolah. (*/ak)
