BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni kembali meraih penghargaan di ajang Wali Kota Entrepreneur Award 2018 dalam bidang pendidikan, Rabu (5/12) malam lalu di Ritz Carlton, Jakarta. Penghargaan tersebut diharapkan bisa menjadi pelecut bagi para organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bontang agar terus berinovasi.
“Tahun lalu di bulan yang sama, saya mendapatkan penghargaan yang sama. Alhamdulillah, hari ini (Rabu, Red.) kembali dipercaya menerima penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2018,” kata Neni.
Tentunya, peraihan penghargaan itu merupakan kebanggan tersendiri. Hal itu juga sebagai bukti bahwa Bontang sudah mulai menarik di mata internasional dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. “Ini harus menjadi pelecut semangat OPD dan masyarakat Bontang untuk terus berinovasi,” pintanya.
Ajang bergengsi setingkat ASEAN ini diberikan kepada kepala daerah yang dinilai mampu melahirkan kebijakan terobosan-terobosan yang inovatif. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo.
Penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah, baik kabupaten maupun kota ini terdiri dalam enam kategori, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pariwisata, perdagangan, dan investasi.
Selain Neni, terdapat kepala daerah dari 35 kota dan kabupaten se-Indonesia yang menerima penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2018 ini.
Sementara itu, Hermawan Kertajaya, Founder dan Chairman MarkPlus Inc dan salah satu Tri-Founder Philip Kotler Center for ASEAN Marketing (PK CAM), menjelaskan, penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award merupakan apresiasi kepala daerah dari aspek inovasi, kreasi, dan entrepreneurship yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mulai dari kemiskinan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pariwisata, perdagangan, sampai peningkatan investasi.
Dalam praktiknya, penilaian dan seleksi penerima penghargaan ini melibatkan International Council for Small Business (ICSB), PK CAM, Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia(APPSI), Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
“Daerah pemenang bukan berasal dari daerah yang sedang menghadapi kasus hukum, minimal mencapai status tinggi dalam penilaian kinerja oleh Kemendagri, dan kepala daerah memiliki kewajaran masa jabatan,” terang Hermawan.(mga)
