SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda patut waswas. Meski secara keseluruhan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah mencapai 62 persen, serapan anggaran belanja langsung belum terlalu maksimal, yakni masih berkisar di angka 50 persen. Padahal, tersisa kurang lebih tiga bulan menjelang akhir tahun.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Toni Suhartono, lambatnya serapan anggaran tersebut lantaran pembayaran semua kegiatan berdasarkan progres proyek. Dan proses lelang disebut menjadi salah satu alasan lambatnya progres tersebut karena memakan waktu hingga satu bulan.
“Terkadang proses lelang juga menjadi kendala, karena akan memakan waktu lagi sebelum proyek dilaksanakan. Apalagi target proyek kebanyakan berakhir di bulan November dan Desember. Makanya serapan anggarannya agak lambat,” ujarnya, belum lama ini.
Ia mengatakan, apabila progres proyek di lapangan baru mencapai 80 persen, maka pembayarannya pun akan menyesuaikan. Tidak bisa langsung dibayar semua. “Yang jelas proses pembayarannya tergantung pada progres di lapangan,” tutur dia.
Sedangkan untuk belanja tidak langsung, Toni berkata, tidak ada kendala. Karena serapan anggarannya nyata dan dilakukan setiap bulan. “Kalau belanja tidak langsung itu kan seperti pembayaran gaji, perjalanan dinas, dan keperluan kantor lainnya yang selalu terjadi tiap bulan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Toni mengatakan, selain belanja tidak langsung, serapan anggaran yang lancar dan tidak mengalami masalah adalah alokasi anggaran khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim. Hingga kini serapan anggarannya sudah mencapai 75 persen dari target 95 persen.
Di sisi lain, Toni menjelaskan, dana bankeu turun secara bertahap dan yang mejadi kendala adalah apabila serapan anggaran tahapannya tidak dilakukan secara maksimal. Maka dana bankeu dan DAK terancam tidak akan diturunkan lagi.
“Soalnya untuk Samarinda kami sudah mengajukan anggaran tahap ketiga. Ini sangat berisiko. Maka dari itu kami kejar terus OPD (Organisasi perangkat daerah, Red.) yang mendapat kucuran dana tersebut agar bisa memaksimalkan serapan anggarannya. Kalau OPD tidak memaksimalkan serapan tahap dua, maka tahap tiga tidak akan dikucurkan,” tutur dia.
Kendati demikian Toni tetap optimistis. Sebab ia menyebut, biasanya serapan anggaran untuk November dan Desember terbilang lebih tinggi. “Apalagi mereka harus kejar target. Selain itu, pengawasan penggunaan dana bankeu dan DAK sangat ketat. Jadi yang lain tidak bisa asal-asalan,” tutur Toni.
Untuk diketahui, total APBD Pemkot Samarinda adalah Rp 2,030 triliun yang terbagi dalam belanja tidak langsung yang mencapai Rp 870 miliar dan belanja langsung senilai Rp 1,159 triliun.
Dana bankeu dan DAK Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dikucurkan untuk empat OPD. Di antaranya, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Kesehatan Kota (DKK), dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Dari keempat OPD tersebut, Toni mengaku serapan anggaran DPUPR sedikit terlambat. Hal ini pun lantaran mereka masih mengerjakan pembangunan gedung di RS IA Moeis.
“Walaupun begitu kami tetap optimistis bisa membayar semua tagihan. Kami juga mengimbau kepada seluruh kotraktor agar dapat melakukan pekerjaan dengan tuntas dan mengajukan administrasi lengkap kepada BPKAD,” pungkasnya. (*/dev)
Info grafis
Jumlah APBD Rp 2.030.062.975.996
Serapan Anggaran Belanja Daerah
Pembagian Jumlah Anggaran Serapan Presentase
Belanja tidak langsung 870.818.092.078 653.113.569.058 75 %
Belanja langsung 1.159.244.883.918 579.622.441.959 50 %
Bankeu 183.000.000.000 132.250.000.000 75 %
DAK 77.000.000.000 57.750.000.000 75 %
OPD yang Mendapat Kucuran DAK dan Bankeu:
Nama OPD Kegiatan
DPUPR Sanitasi, jalan, pengendalian banjir
Disperkim Jalan lingkungan, drainase lingkungan, pertamanan
DKK Pembangunan gedung RS IA Moeis, Pembayaran BPJS dan Jamkesda
Disdik Rehab gedung sekolah SD dan SMP, pembayaran gaji guru
