Masyarakat Banyak Belum Tahu Kandidat Cagub

DEMI mencapai target partisipasi dalam Pilgub Kaltim 2018, KPU gencar melakukan sosialisasi ke berbagai elemen. Mulai dari kalangan pemilih pemula, paguyuban, komunitas-komunitas, tokoh masyarakat, pemuka agama, kelompok marginal, ibu rumah tangga, hingga ke daerah pesisir. Tak ketinggalan, penyandang disabilitas juga ikut diberikan sosialisasi.

Namun diakui, masih ada warga Bontang yang belum tahu mengenai pilgub, malahan belum tahu siapa saja kandidat yang bisa dipilih kelak. Di antaranya masyarakat pesisir dan juga kaum ibu rumah tangga.

“Kami sudah sosialisasi ke daerah-daerah tersebut (pesisir, Red.). Mengenalkan masing-masing paslon beserta visi dan misinya. Tanggapan masyarakat sejauh ini positif,” terang dia.

Perempuan yang membidangi divisi SDM dan partisipasi masyarakat ini menyatakan, rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di kawasan-kawasan pesisir mencapai 100 persen dalam pilkada terakhir, yaitu Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Bontang 2015 silam. Artinya, semua warga menggunakan hak pilihnya.

“Antusias masyarakat terbilang tinggi. Mungkin karena hubungan yang erat di antara warga yang ada di sana. Sehingga mereka kompak untuk bersama-sama menggunakan hak suaranya,” sebut Iffa.

Dari serangkaian sosialisasi di daerah pesisir tersebut, Iffa meyakini pemungutan suara di sana akan berlangsung dengan aman dan lancar. Kerawanan, menurut dia, ada pada distribusi logistik pilgub nantinya karena mesti dibawa dengan perahu melintasi perairan.

Harapannya dari sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan, masyarakat Bontang menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Yaitu turut serta mengawasi jalannya proses Pilgub Kaltim 2018. “Paham terhadap apa saja yang menjadi pelanggaran dan mengerti ke mana harus melaporkan,” pesannya.

Potensi golput lainnya yang menjadi perhatian KPU yaitu berasal dari golongan mahasiswa Bontang yang menuntut ilmu di luar Kaltim. Pasalnya apabila pada hari pemungutan suara 27 Juni mendatang tidak berada di Bontang, maka dipastikan bakal menyumbang angka golput.

“Karena tidak ada penyelenggaraan Pilgub Kaltim di luar Kaltim. Kalaupun ada, ya pemilihan kepala daerahnya masing-masing,” jelas Iffa.

Menghadapi masalah ini, KPU Bontang, sebut Iffa, berusaha meyakinkan para mahasiswa ber-KTP Bontang yang menuntut ilmu di luar Kaltim untuk berada di Bontang saat pemungutan suara. Sosialisasi dilakukan kepada para orang tua mahasiswa yang anaknya menuntut ilmu di Kaltim. Agar dapat membujuk sang anak pulang ke Kota Taman memberikan hak suaranya.

“Imbauan ini sudah kami sampaikan melalui PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih, Red.) pada saat coklit (pencocokan dan penelitian, Red.) pemutakhiran data pemilih kemarin, bagi orang tua yang anaknya kuliah di luar Kaltim,” terangnya.

Namun begitu diakui Iffa, mendatangkan para mahasiswa tersebut terbilang berat. Pasalnya, untuk pulang ke Bontang membutuhkan biaya yang tak sedikit. Apalagi masa liburan Idulfitri diperkirakan berlangsung di pertengahan bulan Juni. Sementara hari pemungutan suara bakal dilakukan di pekan terakhir Juni.

Adapun untuk mahasiswa Bontang yang kuliah di wilayah Kaltim, tidak perlu pulang kampung saat pemungutan suara. Dalam hal ini, mereka bisa mengajukan pindah memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tempatnya berdomisili dengan menggunakan formulir A5. Sebelumnya formulir A5 ini harus terlebih dulu diurus di Panitia Pemungutan Suara (PPS) di daerah asal domisili yaitu Bontang.

“Dalam pengurusannya tidak harus datang ke Bontang, tapi bisa diwakilkan oleh keluarga atau kerabat yang ada di Bontang,” jelas satu-satunya komisioner perempuan di KPU Bontang ini.

Aturan pindah memilih ini bukan hanya berlaku bagi mahasiswa, melainkan juga warga Bontang lainnya yang telah masuk dalam daftar pemilih atau ber-KTP Bontang. Misalnya kaum pekerja yang tengah dalam kondisi dinas di kabupaten/kota di luar Bontang namun masih dalam wilayah Kaltim.

“Formulir pindah memilih ini harus sudah diurus paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara,” pungkas Iffa. (luk)