GOLONGAN Putih (Golput) alias pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih menghantui penyelenggaraan Pemilu di Bontang. Khususnya Pemilu terdekat yaitu Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Apalagi pada Pemilu terakhir, Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Bontang 2015, angka golput Kota Taman mencapai 34,82 persen. Atau sebanyak 43.210 orang dari 124.105 pemilih yang terdaftar, tidak menggunakan hak pilihnya.
Sementara untuk se-Kaltim, angka golput dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 mencapai 44,52 persen. Atau ada sebanyak 1,25 juta warga dengan hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Meski Bontang mencatat jumlah partisipasi yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lain di Kaltim yaitu 65,18 persen, Golput diperkirakan masih tetap tinggi.
Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang terus melakukan upaya-upaya sosialisasi demi menekan angka golput tersebut. Bahkan target partisipasi tinggi telah dipasang untuk Pilgub Kaltim 2018. Yaitu 80 persen partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari-H pilgub, 27 Juni mendatang.
Target ini melampaui target yang ditetapkan KPU RI dan KPU Kaltim. “KPU RI dan provinsi menargetkan 77,5 persen. Kami harus berani mengambil target di atasnya yaitu 80 persen,” kata Ketua KPU Bontang Suardi beberapa waktu lalu.
Menurut Suardi, target ini terbilang realistis. Bila melihat pada usaha-usaha yang dilakukan KPU di antaranya sosialisasi kepada masyarakat. Pun begitu, Suardi mengklaim angka tersebut bukan sekadar target KPU Bontang, melainkan juga merupakan komitmen dari seluruh penyelenggara ad hoc pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Bontang.
“Kami sepakat. Saya lihat dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, mereka (penyelenggara ad hoc, Red.) siang malam mengerjakannya. Jadi semangat itu semangat kami bersama. Hal ini yang sering kami sampaikan di setiap pertemuan,” terangnya.
Kalaupun nantinya tak mampu mencapai target 80 persen, Suardi berharap setidaknya dapat memenuhi target nasional. Yaitu partisipasi mencapai 77,5 persen. Dia mengakui, pada pemilu terakhir di Bontang yaitu Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2015 lalu, tingkat partisipasi masyarakat terbilang rendah yaitu sekira 65,18 persen. Artinya ada sekira 34,82 persen masyarakat yang termasuk golongan putih (golput).
“Angka partisipasi itu memang agak rendah. Tapi untuk di Kaltim tidak juga, karena masih ada daerah yang partisipasinya di bawah Bontang. Ini akan jadi PR (pekerjaan rumah, Red.) bagi kami,” sebut Suardi.
Lebih lanjut dia mengurai, tak mengetahui persis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. Pasalnya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun begitu KPU akan selalu berusaha maksimal dalam meningkatkan partisipasi ini. Salah satunya dengan gencar melakukan sosialisasi melibatkan stakeholder terkait.
Selain itu, penyusunan data pemilih menjadi tugas yang mesti dikawal dengan baik. Karena penyusunan data pemilih ini juga berpengaruh dalam hal partisipasi masyarakat. “Pengisian data pemilih ini berpengaruh juga untuk potensi golputnya. Kalau orangnya tidak ada tapi masih terdata kan berpengaruh dalam penghitungan persentasenya, jadi kami harus perbaiki data pemilih,” urai dia.
Lantas apakah figur-figur yang ditawarkan partai politik (parpol) sebagai pasangan calon (paslon) turut mempengaruhi partisipasi? Suardi enggan berkomentar banyak. Namun menurutnya, siapapun yang diajukan parpol untuk bertarung dalam pilgub merupakan kandidat yang terbaik. “Semua baik, tinggal memilih yang terbaik di antara yang baik,” jawab Suardi singkat.
Menurut dia, parpol turut berperan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat. Karena salah satu fungsi parpol yaitu memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Sehingga KPU juga mengharapkan parpol dapat terus mendorong partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya.
“Ini harus. Semua stakeholder harus meningkatkan upayanya. Karena kita berada di angka yang belum sesuai harapan. Kami berharap parpol, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendorong (partisipasi). Karena upaya itu tidak akan berhasil kalau hanya KPU. Semua stakeholder juga harus berperan bagaimana agar tingkat partisipasi ini bisa meningkat,” paparnya. (luk)
