Masyarakat Sidrap Pertanyakan Penolakan Pemkab Kutim

PENOLAKAN Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) untuk melepas Dusun Sidrap ke Bontang tidak menyurutkan keinginan warga di sana. Dalam hal ini, masyarakat 7 RT di Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kutim tersebut tetap berpegang teguh pada hasil pertemuan dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, 3 Januari 2019 lalu.

“Kami tetap berharap pada pemerintah yang sudah bertemu berdasarkan surat pertemuan (berkas acara fasilitasi, Red.) yang sudah ditandatangani tanggal 3 itu untuk ditindaklanjuti,” kata Yohanis Parammangan, Ketua Forum 7 RT Sidrap saat dihubungi awak media.

Karenanya, masyarakat 7 RT mempertanyakan penolakan Bupati dan Ketua DPRD Kutim belakangan ini. Apalagi disebutkan bila pemkab berencana menjadikan 7 RT itu sebagai desa. Pernyataan ini menurut Yohanis, bertentangan dengan berkas yang ditandatangani Pemkab Kutim.

“Kemarin di surat itu kan mereka sudah bertanda tangan. Bagaimana sih?” tanyanya heran.

Menurut Yohanis, pihaknya tidak mengetahui apa dasar pernyataan Pemkab dan DPRD Kutim. Namun sepanjang tidak ada pembicaraan dengan masyarakat Sidrap, pihaknya tetap berpegang pada berkas acara 3 Januari 2019.

“Saya tidak tahu kenapa mereka bilang begitu, padahal mereka sudah tanda tangan. Kan yang bertanda tangan di situ bukan orang sembarangan. Bupatinya dan Ketua DPRD-nya. Masak mereka bisa dengan mudah mengingkari apa yang sudah dikatakan,” urai Yohanis.

Dijelaskan, pihaknya sebagai warga patuh terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, masyarakat bersedia mengikuti proses verifikasi bila diperlukan dalam upaya menggabungkan ke Bontang.

Menurut Yohanis, yang menjadi masalah adalah ikut campurnya masyarakat enam desa di Teluk Pandan di luar 7 RT Sidrap. Yang mengancam akan ikut melepaskan diri dari Kutim bila Sidrap diberikan kepada Bontang. Ancaman inilah yang dipertanyakan Yohanis dan warga lainnya.

“Memang bisa begitukah? Bisa langsung menentukan mereka lepas?” tanyanya.

Pun demikian, dalam pertemuan di provinsi, Ketua DPRD Kutim disebut mengatakan bila banyak warga Teluk Pandan yang mau bertahan di Kutim. Hal ini membuatnya heran lantaran ketika baru Sidrap yang mau lepas, lantas tiba-tiba muncul ancaman masyarakat enam desa di Teluk Pandan untuk ikut melepaskan diri.

“Ini kan bagian dari kecemburuan. Kami tidak mengurus itu. Kami mengurus diri kami sendiri saja,” sebut Yohanis.

Kata dia, dalam urusan Sidrap, pihak-pihak lain di Kutim yang tidak berkepentingan tak perlu ikut bicara. Pasalnya, pihak-pihak tersebut selama ini mendapat fasilitas dari Pemkab Kutim. Sementara masyarakat Sidrap, klaim Yohanis, selama ini tidak merasakan fasilitas tersebut.

“Jadi tidak usahlah mereka ikut bicara. Ya berjuanglah kalau mau lepas, kenapa menghalangi perjuangan masyarakat Sidrap,” tandasnya. (luk)