Oleh : A. Sofyan Hasdam.
Ketika debat terakhir calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, saya berada di sebuah restoran di kawasan Mega Kuningan bersama dua belas orang sahabat lama yang salah satunya kebetulan berulang tahun. Sementara menikmati hidangan, kami juga menikmati suguhan debat kandidat calon gubernur DKI Jakarta melalui layar televisi yang ada disudut ruangan tempat kami makan tersebut.
Yang menarik, tanpa direkayasa, ternyata diantara teman saya tersebut ada simpatisan calon nomor 1, nomor 2 dan ada pula pendukung kandidat nomor 3. Yang terjadi kemudian setelah santap malam selesai sambil menikmati suguhan penutup berupa buah potong serta kopi dan teh, sahabat saya ini menyampaikan pandangannya tentang debat cagub ibukota negara yang baru selesai.
Yang juga menarik dari diskusi kami karena para pendukung Agus Yudhoyono mengatakan pasangan nomor 1 yang paling bagus. Pendukung Ahok juga menjagokan pasangan nomor 2 terbaik. Demikian pula pendukung Anis mengatakan Anis yang memiliki poin tertinggi. Dari kejadian di rumah makan ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata debat itu tidak banyak memberi pengaruh dalam merobah sikap atau pilihan seseorang. Mereka yang telah punya pilihan tidak akan lagi berubah walaupun seandainya ada kandidat yang menyuguhkan penampilan dan jawaban yg baik.
Kalau begitu, untuk apa lagi ada debat calon? Selain karena itu aturan, juga harus diingat bahwa dari beberapa hasil survei menunjukkan bahwa masih ada 14-16% pemilih Jakarta yang belum menentukan pilihan atau disebut massa mengambang (floating mass). Ini tentu cukup berpengaruh terhadap kemenangan kandidat. Jika dengan debat kemarin mampu membangkitkan simpati mereka, tentu akan menambah perolehan suara yang signifikan.
Namun sekali lagi saya berkeyakinan bahwa debat tidak lagi banyak berpengaruh. Yang menentukan justru dalam tiga hari ini. Jurus pamungkas yang dikeluarkan oleh para calon akan sangat berpengaruh dalam menetapkan sikap pemilih terutama yg mengambang. Semoga sikap tidak peduli “Halal atau Haram” yang penting dapat suara, tidak terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta.
Peluang terjadinya perilaku seperti ini sangat besar, terlebih masyarakat kita masih sangat pragmatis. Walaupun dikatakan “ambil uangnya jangan pilih orangnya”, namun kenyataannya uangnya dia ambil dan orangnya dia pilih. Untuk itu demokratis tidaknya pilkada Jakarta tergantung pada pengawasan aparat dan juga bagaimana para kandidat saling mengawasi. Jika tidak, pemilukada ini akan berlangsung kotor dan tentu ini memalukan karena Jakarta adalah ibukota yg seharusnya menjadi contoh bagi daerah lainnya. SEMOGA. (*)
