CATATAN
Oleh: Dirhan
Kepala Biro Metro Samarinda
Bercermin dari kondisi ekonomi dunia yang serba tidak menentu saat ini, menempatkan sektor pertambangan sebagai pijakan ekonomi pembangunan, sudah harus dievaluasi pemerintah. Selain tidak ramah lingkungan, proses eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya tidak terbarukan, juga dapat merusak ekosistem alam. Sebagai sumber daya tidak terbarukan, batu bara dan migas secara perlahan memasuki titik kritis, di mana ketersediaan bahan kedua sektor itu semakin menipis.
Langkah bijak yang bisa diambil pemerintah, yakni menggerakan ekonomi berbasis kerakyatan, seperti menumbuh kembangkan usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi. Caranya bisa dengan men-support program pendanaannya, seperti memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal di perbankan. Selain melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, keberadaan UKM dan koperasi bisa menjadi pilar bagi terwujudnya kemandirian ekonomi. Karena masyarakat dilibat secara langsung dalam geliat ekonomi tersebut.
Untuk menjaga iklim usaha dan ekonomi kerakyatan, beberapa terobosan yang bisa dilakukan pemerintah, seperti mengodok regulasi khusus terkait peran UKM dan koperasi. Sehingga pelaku UKM bisa mendapatkan peran yang maksimal dalam pengembangan bisnis. Menyiapkan pasar bagi hasil usaha masyarakat juga penting agar UKM dan koperasi masyarakat dapat berkembang, serta bisa ikut mengambil peran dalam menentukan pasar komoditi, baik di dalam daerah maupun di tingkat nasional.
Jika sektor UKM dan koperasi bisa berkembang secara masif dan memiliki peran ekonomi, selain meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, sektor ini akan membuka kesempatan kerja yang cukup besar, khususnya bagi para ibu rumah tangga (IRT).
Jika pemerintah jeli melihat peluang pasar dan kebutuhan ekonomi global saat ini, maka pemberdayaan terhadap IRT melalui industri ekonomi kreatif, seyogyanya bisa menjadi pilar untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat kelas bawah dan menengah. Meski memang, untuk memetik hasil dari sektor tersebut tidaklah seperti hasil pertambangan.
Dibutuhkan konsisten kebijakan dan dorongan program pembinaan yang terstruktur dari pemerintah agar UKM dan koperasi bisa jadi pilar ekonomi dan pembangunan bagi Kaltim dalam 10 atau 20 tahun ke depan.
Sektor lain yang tidak kalah penting yang harus segera digali yakni, pengembangan industrialisasi pariwisata. Dengan segudang potensi alam yang dimiliki Kaltim saat ini, jika mendapatkan dikelola secara baik dan serius, tidak menutup peluang akan menjadi Kaltim sebagai ladangnya pariwisata seperti daerah lainnya di Indonesia.
Dari mulai pariwisata alam, sungai, dan pantai terbentang luas di 10 kabupaten/kota di Benua Etam. Salah satu potensi pariwisata yang sedang naik daun saat ini yakni pariwisata di Kabupaten Berau. Saat ini, Berau telah menjadi satu satu pilihan destinasi wisata bagi kalangan pecinta traveling tanah air maupun mancanegara.
Berau dikenal sebagai surga dunia setelah Bali dan Lombok, karena memiliki destinasi wisata pantai yang luar biasa indahnya. Sebut saja pulau Derawan yang jadi pusatnya wisata bersansel, ubur-ubur dan kura-kura. Selain itu, ada juga pulau kakaraban yang jadi surganya pecinta snorkeling, ataupun pantai Biduk-biduk, dan Labuan Cermin.
Potensi yang sama juga dimiliki kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Misalnya, Kutai Timur yang dikenal dengan wisata pulau Birah-birahan. Hanya saja dukungan infrastruktur, serta sarana dan prasarana memadai masih jauh dari kata layak. Akibatnya, potensi pariwisata yang sejatinya bisa menjadi sektor andalan bagi pendapatan daerah, justru tidak memberikan apapun.
Bahkan cenderung terabaikan dari sentuhan program dan kebijakan pemerintah. Yang harus disadari pemerintah, bahwa potensi industrialisasi pariwisata tidak akan bisa dikelola dengan baik, manakala tidak didukung sarana dan prasarana memadai.
Potensi lain yang tidak kalah menterengnya jika dikelola secara serius oleh pemerintah yakni, pariwisata sungai. Aliran sungai Mahakam misalnya, bila dilihat dalam sudut pandang bisnis, bisa menjadi destinisasi wisata yang sangat menarik dan memiliki daya pikat yang cukup besar. Apalagi keberadaan sungai Mahakam di kanca nasional telah cukup dikenal sebagai salah satu sungai terpanjang dan memiliki segudang cerita sejarah yang luar biasa bila digali secara serius.
Hal serupa juga terjadi di sektor pertanian. Dengan potensi lahan yang dimiliki Kaltim, seharusnya bisa mengantarkan Benua Etam menjadi lumbung pertanian. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Hingga sekarang ini, kebutuhan pangan Kaltim masih bergantung dari daerah tetanggan seperti Sulawesi Selatan, atau dari pulau Jawa.
Sesuatu yang terkesan lucuk, bahkan sangat ironi, ketika bentang lahan di Kaltim hanya dijadikan lahan tidur. Minimnya kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan hal itu juga menjadi penyebabnya. Sehingga tidak heran ketika banyak masyarakat Kaltim rame-rame melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Dari mata penulis, jika ketiga sektor itu digarap dengan serius oleh pemerintah, serta didukung program berkesibangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, maka Kaltim pada tahun 2030 mendatang dapat menuju kemandirian ekonomi. Serta menjadi surganya destinasi dan lumbung nasional. Jika sudah demikian, bayang-bayang pertambangan sebagai sektor andalan bagi ekonomi Kaltim, lambat laut akan bisa digantikan. Namun semua itu, butuh keseriusan dan dukungan semua stakeholder. (*)
