Ibu Kota Negara (IKN) sudah diumumkan berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). IKN baru itu nantinya akan memiliki “taman” berupa hutan bakau atau mangrove yang terhampar luas.
M Rizqi, Samarinda
Warga Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) kini giat membangun dan mengembangkan wisata mangrove. Mereka sadar, mangrove yang selama ini ada bisa dimanfaatkan dan menghasilkan banyak keuntungan. Terutama dalam meningkatkan perekomian mereka.
Saat ini wargapun sudah mengambil manfaat banyak dari mangrove. Mulai dari membuat sirup, membuat dodol, tepung bahkan membuat kosmetik yang berasal dari mangrove. Produk di atas sudah mendapatkan perhatian dunia, bahkan kemasan sirup mangrove Mentawir pernah menjadi juara ketiga dunia di Bali.
Ketua Pokok Sadar Wisata (Pokdarwis) Mentawir, La Male mengaku, setelah dilatih Kementerian Pariwisata di Semarang, dirinya akhirnya menyadari melihat selama ini ada potensi besar yang belum dimanfaatkan dengan baik pada hutan Mangrove.
“Alhamdulillah, dengan adanya inovasi kami dalam mengelola sektor wisata ini, penghasilan warga juga semakin meningkat. Bahkan di sini, tidak hanya sektor wisatanya saja yang kami kembangkan, tapi juga seluruh pemanfaatan alam yang tidak merusak, itu yang kami tanamkan kepada seluruh masyarakat. Hasilnya semua masyarakat di sini dengan senang hati untuk terlibat menjadi anggota Pokdarwis,” ujarnya, Minggu (27/10) kemarin.
Bahkan tidak hanya tumbuhan, fauna yang ada di kawasan mangrove pun begitu beragam dan unik. Mulai dari dugong, Lumba-lumba sampai yang paling sering ditemui adalah bekantan. Semua satwa itu biasa mencari makan di hutan mangrove tersebut.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan objek wisata dan kenyamanan wisatawan di sini. Rencananya kami akan bangun jalan lebih panjang, kalau sekarang kan masih 500 meter. Nantinya mungkin bisa 2 ribu meter. Selain itu juga akan ada menara pantauan, agar wisatawan bisa melihat seluruh kondisi hutan mangrove di kawasan ini,” ungkapnya.
Mentawir memiliki luasan sebesar 500 hektare dari 7.000 hektare luas kawasan mangrove yang juga masih dalam wilayah konsesi milik PT Inhutani. Namun La Male mengutarakan, hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Dirinya berharap, apa yang dikerjakan masyarakat bisa didukung, agar mereka bisa terus semakin berkembang.
Sementara itu, Konsultan Development Social FCPF Carbon Fund, Ahmad Wijaya mengatakan, mangrove merupakan sektor penyumbang stok carbon terbesar kedua setelah hutan gambut. Sehingga hal ini menjadi target dari perlindungan hutan FCPF untuk tetap menjaga hutan mangrove ini.
“Mangrove ini nomor dua, kalau dari kami ada 10 titik yang kami pantau untuk menghitung stok karbon yang ada di sini. Kalau yang dipantu ada sekitar 2.000 hektare saat ini,” ujarnya.
Jaya, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajak warga untuk bekerjasama dalam program yang ada. Bahkan menurutnya, wargalah yang langsung menawarkan diri untuk ikut serta, sehingga tidak ada kesulitan dalam mengajak warga menjaga kawasan hutan mereka. (*/beb/prokal)
