bontangpost.id – Ribuan pelaku usaha tambang harus gigit jari. Pasalnya, hingga Agustus 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah mencabut 2.065 izin usaha pertambangan (IUP).
Bahlil menyebutkan, jumlah itu setara dengan 98,4 persen dari target pencabutan IUP yang mencapai 2.078. “Total areal yang dicabut seluas 3.107.708,3 hektare. Ini akumulasi dari 2.065 izin,” ujarnya pada konferensi pers, Jumat (12/8/2022).
Dari jumlah itu, Bahlil memerinci, 306 IUP (9.413 hektare) adalah lahan batu bara. Kemudian, 307 IUP (445,352 hektare) tambang timah. Lalu, 106 IUP (182.094 hektare) merupakan kawasan tambang nikel.
Selain itu, ada 71 IUP (544.728 hektare) yang merupakan lahan emas. Ada pula 54 IUP (356.328 hektare) tambang bauksit. “Tembaga sebesar 18 IUP yang dikonversikan jadi 70.663 hektare dan mineral lainnya 1.203 IUP atau 599.126 hektare. Mineral lainnya ini termasuk galian C,” imbuh Bahlil.
Mantan ketua umum Hipmi itu melanjutkan, berdasar wilayah sebarannya, IUP yang dicabut mayoritas berada di Kalimantan Barat. Disusul berturut-turut, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Sementara itu, dilihat dari banyaknya IUP yang dicabut, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendominasi. Dia menyebut, Babel merupakan tempat bagi industri tambang timah. Kemudian, Kalimantan Barat dengan tambang bauksitnya. Selanjutnya, di Jawa Timur ditemukan banyak galian C dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur.
Meski demikian, Bahlil mempersilakan pengusaha tambang yang izinnya dicabut untuk menyampaikan keberatan. “Kami pun siap memverifikasi ulang IUP tersebut,” tuturnya.
Saat ini 700 IUP sudah masuk verifikasi tahap pertama. Adapun yang bakal dipulihkan pertama adalah 80 izin.
Menurut dia, izin-izin yang dicabut dan melayangkan keberatan akan mulai dipulihkan kembali pada Senin (15/8). Namun, saat ini banyak yang masih tahap verifikasi. “Hari ini (kemarin, Red) akan kami mulai pemulihan bertahap sampai akhir Agustus,” katanya.
Secara umum, Bahlil menjelaskan, penataan yang dilakukan di Kementerian Investasi berbeda konteks dengan sengketa izin yang dilakukan dunia usaha di pengadilan.
Sengketa izin berarti ada satu lokasi dimiliki oleh 2–3 pihak yang bersengketa atau pengusaha. Sementara dalam konteks ini, persoalannya ada pada masalah administrasi dan faktual. Dia menyebut, persoalan itu merujuk pada lokasi yang bersangkutan. Artinya, tidak ada operasional bisnis yang berlangsung sekian lama hingga bertahun-tahun.
“Operasional bisnis yang akan kita jadikan sebagai rujukan untuk melakukan proses penilaian sampai dengan tingkat pencabutan izin,” paparnya. (dee/c6/dio/jpg/dwi/k16)
