BONTANG – Permasalahan modal melingkupi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera. Pasalnya, target yang dicanangkan badan usaha di bawah Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) Bontang sebesar Rp 6 miliar, hanya dapat tersalur Rp 3 miliar.
Direktur Utama Perusda AUJ Bontang, M Zuchli Imran mengatakan saat ini BPR Bontang Sejahtera masih sangat membutuhkan penyertaan modal. “Kalau modal seret imbasnya ke penyaluran kredit,” kata Imran saat diundang Komisi II DPRD dalam rapat dengar pendapat, Senin (19/3) lalu.
Imran juga menuturkan butuh sinergi dari legislator mengenai permasalahan ini. Agar solusi penanganannya dapat diketemukan. Kini BPR Bontang Sejahtera memiliki nasabah sekitar 2 ribu orang.
Tak hanya berkutat di sektor perkreditan, kini BPR Bontang Sejahtera juga merambah ke penghimpunan dana. Imran berharap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer dapat menabung melalui bank berpelat merah tersebut.
Kendati pemerintah belum berani mengambil sebuah kebijakan. Pemkot Bontang menyarankan agar menembusi masing-masing instansi pemerintahan. “Kami meminta pembuatan surat edaran kepada PNS untuk membuka tabungan di BPR Bontang Sejahtera,” terangnya.
Imran juga telah bertemu dengan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengenai wacana ini. Rencananya, Neni bakal mengawali gerakan menabung ini dengan membuka rekening di BPR Bontang Sejahtera.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Arif mempertanyakan kurangnya penyertaan modal tersebut. Padahal Komisi II telah membuat regulasi kemudahan penanaman modal. “Kenapa dari Rp 6 miliar hanya terealiasi Rp 3 miliar,” kata Arif.
Ia mendukung gagasan mengajak PNS dan tenaga honorer untuk meminjam atau menabung di BPR Bontang Sejahtera. Rencananya dalam waktu dekat Komisi II bakal mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membicarakan wacana ini.
“Akan kami undang beberapa OPD dan bagian pemerintahan, terkait bagaimana Perusda menyumbang PAD,” pungkasnya. (*/ak)
