BONTANG – Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera mengeluhkan penyertaan modal yang diberikan. Pasalnya, nominal yang diperoleh tidak berbanding dengan beban target yang dipikul.
Direktur PT BPR Bontang Sejahtera Yudi Lesmana mengatakan, kucuran modal dari Perusda AUJ sejumlah Rp 4 miliar. Nominal tersebut tidak diberikan tiap tahun hanya dua kali selama kurun waktu 9 tahun.
Rinciannya pada 2009, bank pelat merah tersebut menerima modal senilai Rp 1 miliar. Waktu itu tepat dengan momen pendirian bank. Namun, modal tersebut harus terpotong. Mengingat pengadaan meja dan kursi masih memakai uang Perusda AUJ. Totalnya mencapai Rp 363 juta. “Jadi modal murni yang diberikan sekira Rp 637 juta saja,” kata Yudi.
Selanjutnya, modal pun diberikan kembali saat akhir 2015. Artinya praktis selama enam tahun, PT BPR Bontang Sejahtera mengandalkan modal sebelumnya. Totalnya kucuran dana kedua tersebut ialah Rp 3 miliar.
Sementara target yang dibebankan kepada PT BPR Bontang Sejahtera yakni tahun 2018 harus mampu meraup keuntungan Rp 510 juta. Hal ini untuk mengubah predikat tingkat kesehatan (tks) bank. Dari kurang sehat menjadi sehat.
Ia menuturkan jumlah tersebut terbilang berat untuk dipenuhi. Mengingat penyertaan modal yang diberikan masih terbilang minim. “Paling tidak tiap tahun mendapat modal di atas Rp 6 miliar,” tuturnya.
Yudi berujar pada setiap RUPS selalu meminta untuk penambahan modal. Disebabkan pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan setiap bank memiliki modal minimal Rp 3 miliar.
“Namun kalau pemilik (Perusda AUJ, Red.) tidak ada kemampuan kami pun tidak dapat memaksa. Tergantung yang punya,” ujarnya.
Sebagai informasi, pada pelaksanaan RUPS 30 Mei lalu, PT Perusda AUJ selaku pemegang saham menolak target yang dipatok oleh direksi PT BPR Bontang Sejahtera. Pasalnya, target keuntungan sebesar Rp 200 juta tersebut dirasa masih terlalu sedikit.
Padahal target tersebut merupakan usulan dari OJK. Mereka menilai perlu penurunan agar tidak jatuh saat mengejar target yang terlalu tinggi. “Saat itu OJK lebih ke realistis. Mereka juga mengirimkan surat kepada kami terkait usulan penurunan target,” ungkap Yudi.
Pelaksanaan RUPS tahun depan diagendakan Januari. Direksi pun telah meminta agar jadwal tersebut digelar tepat waktu.
Saat ini PT BPR Bontang Sejahtera mendapat penilaian dari OJK. Dikatakan salah satu tim OJK, proses penilaian pun berlangsung lima hari. Adapun fokusnya pada laporan keuangan bank.
“Kami belum bisa memberikan hasilnya karena saat ini masih berupa data dah belum dikaji. Diprediksi akhir tahun nanti baru selesai,” kata salah satu tim OJK saat dihubungi Bontang Post.
Bontang Post juga meminta klarifikasi terhadap PT Perusda AUJ. Sayangnya, ketika awak media menyambangi kantor yang terletak di Pelabuhan Loktuan tersebut, direktur Perusda AUJ sedang berada di Jakarta. Sementara pejabat lainnya sedang mengikuti rapat di tempat lain. (ak)
