bontangpost.id – Pemkot Bontang yakin menjadikan Hotel Grand Mutiara sebagai rumah sakit satelit. Namun, manajemen hotel ingin harga yang sesuai. Persoalan muncul soal siapa yang melakukan negosiasi.
Negosiasi dengan pihak pengelola Hotel Grand Mutiara hingga kini belum dilakukan. Bahkan, dua instansi terkait saling lempar tanggung jawab. Siapa yang berkewajiban dalam langkah negosiasi tersebut. Apakah Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang atau RSUD Taman Husada.
Semula, awak media Kaltim Post menanyakan kepada Diskes, sehubungan penyebab negosiasi urung dilaksanakan. Kepala Diskes Bontang dr Bahauddin mengatakan, negosiasi adalah hal teknis. Wewenang ada di manajemen RSUD Taman Husada.
“Bukan kami (Diskes). Kami hanya memfasilitasi terkait pelaksanaan rumah sakit satelit nantinya itu,” kata Bahauddin. Pasalnya, pengelolaan rumah sakit satelit secara struktural berada di bawah manajemen RSUD. Sehubungan dengan penetapan, nantinya pemkot melalui Diskes bakal mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
“Menunggu progres negosiasi terlebih dahulu sebelum SK turun,” ucapnya.
Dalam perjanjian kerja sama nantinya diketahui lebih jelas porsi tugas dari masing-masing instansi. Mulai Diskes, manajemen RSUD, hingga pengelola hotel. “Kalau APD kurang sepanjang tidak menyalahi aturan tentu kami (Diskes) support,” tutur dia.
Terkait anggaran sewa kamar hotel, nantinya bisa diklaim ke pemerintah pusat. Ada mekanismenya. Namun, tidak menutup kemungkinan sementara diambil dari dana tak terduga (DTT) Pemkot Bontang. Mengingat persyaratan klaim dari pemerintah pusat banyak prosedurnya.
“Tahun anggaran ada batasnya. Jangan sampai anggaran sudah tutup sementara klaim belum disetujui,” sebutnya. Sementara Direktur RSUD Taman Husada dr I Gusti Made Suhardika mengaku terkejut dengan persyataan kepala Diskes tersebut. Pasalnya, dalam rapat beberapa waktu lalu urusan negosiasi dipercayakan kepada Diskes.
“Dulu waktu rapat mereka (Diskes) bilang yang mengambil alih,” kata dr Gusti.
“Kami akan menanyakan ke Diskes, kenapa berbalik jadinya di rapat,” ujarnya. Sehubungan dengan persyaratan yang dipatok oleh pengelola hotel terkait tiap harinya minimal dipesan 50 kamar, dia belum bisa memastikan. Tentunya saat negosiasi ada opsi yang bakal dilontarkan dari kedua belah pihak.
“Karena hasil rapat kami hanya ditunjuk sebagai pelaksana rumah sakit satelit. Kami akan koordinasi terlebih dulu dengan Diskes,” sebut dia. (*/ak/rdh/k16/kpg)
