BONTANG – Melalui Program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengharapkan bisa menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Bontang. Sehingga, seluruh masyarakat Bontang diminta berpartisipasi dalam melindungi perempuan dan anak yang rawan terkena KDRT.
“Membangun kecerdasan anak-anak itu bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga butuh kecerdasan spiritual agar bisa seimbang,” jelas Neni dalam sambutannya di BPU Kecamatan Bontang Utara, Selasa (7/8) kemarin.
Atas dasar itu, Pemkot Bontang kata Neni sudah berupaya untuk menaikkan insentif kepada para guru ngaji atau penggiat agama di Bontang. Dijelaskan guru ngaji diberi insentif Rp 750 ribu dan Ketua RT Rp 1 juta. Harapannya, ketika satu wilayah tersebut ada permasalahan, maka para ustaz/ustazah bisa menanganinya. “Kita berkomitmen bahwa para guru ngaji ini bisa membantu pemerintah, masa jika ada anak ngelem mereka biarkan, tentu sudah tugas di wilayahnya untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan rumah singgah, agar bagaimana angka KDRT bisa menurun di Bontang. Di sisi lain, rumah singgah juga bisa digunakan bagi masyarakat yang bermasalah sosial. “Mereka yang bermasalah kami beri pelatihan, kami bimbing, dan kami pulangkan ke tempat asalnya sejak dulu sebelum ada rumah singgah Pelangi,” terangnya.
Dari upaya-upaya itu, Neni bersyukur, Kota Bontang berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Tidak seperti di kota lainnya, yang di pinggir jalannya banyak pengemis. “Oleh karena itu, semua ini membutuhkan partisipasi aktif dari ibu-ibu atau komunitas yang punya jiwa sosial bagus,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan Puspa ini diharapkan para pesertanya bisa memahami terkait implementasi perempuan yang diberdayakan. “Termasuk dengan anak-anak bagaimana hak-haknya bisa dipenuhi, karena disadari bahwa pemenuhan hak-hak anak dan perempuan masih jauh,” terangnya.
Di bawah pimpinan wali kota saat ini, memang banyak program dan inovasi untuk mendorong pihaknya melakukan hal itu. Namun demikian, Safa mengaku pihaknya mendapati berbagai masalah di lapangan. “Makanya kami berharap bagaimana membangun sinergitas, kemitraan, kolaborasi, sehingga pemahaman sama. Beban itu juga tidak lagi menjadi beban pemerintah,” ujarnya.
Mengingat semua hal itu merupakan tanggung jawab bersama. Bagaimana membangun khasanah dan komunikasi publik bahwa perempuan layak diberi penghargaan serta anak layak dilindungi. “Ini untuk kelangsungan pembangunan yang merupakan cita-cita bersama,” kata Safa.
Puspa tersebut diikuti oleh seluruh komunitas pemerhati perempuan dan anak dengan jumlah 50 peserta.(mga)
