SAMARINDA – Figur yang bakal bersaing dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 masih didominasi wajah lama. Penjaringan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang diselenggarakan sejumlah partai politik membuktikan itu.
Sejauh ini yang sudah membuka pendaftaran adalah Golkar, PKB, PAN, PPP, dan NasDem. Khusus Golkar, hanya memberi kesempatan posisi bakal cawagub. Tak ada nama fresh yang muncul. Nyaris, seluruh pendaftar ialah kepala daerah dan mantan kepala daerah. Adapun itu, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar.
Di samping itu, Isran Noor (mantan bupati Kutai Timur), Andi Sofyan Hasdam (mantan wali kota Bontang), dan Didik Effendy (mantan wakil bupati Kutai Barat). Segelintir saja dari anggota DPR RI dan pensiunan PNS. Belum menjadi bakal cagub dan cawagub, sudah ada ongkos politik yang mesti mereka keluarkan.
PKB dan PAN mematok tarif pendaftaran sebesar Rp 25 juta. Tarif yang dipasang PPP sedikit lebih rendah, yakni Rp 20 juta. Biaya itu berlaku sama antara mendaftar sebagai bakal cagub dan cawagub. Rita, Jaang, Isran, serta Yusran sama-sama sudah mengeluarkan Rp 50 juta. Mereka sudah resmi mendaftar sebagai bakal cagub di PKB dan PAN.
Dana itu disebut-sebut digunakan untuk operasional penyelenggaraan penjaringan. Di samping itu, untuk menyiapkan panggung politik bagi pendaftar menyampaikan visi-misi dalam forum khusus partai masing-masing. Tak heran, bila maju sebagai calon kepala daerah berbiaya tinggi sulit terbantahkan.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, pendaftaran yang menarik biaya memiliki unsur spekulasi tinggi. Ini mengingat, tak ada jaminan lolos sebagai bakal cagub dan pasti diusung. Bagi tokoh fresh dan memiliki keterbatasan finansial, itu salah satu penghalang untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi lewat jalur partai. “Dua kali berspekulasi,” terangnya, Senin (24/4).
Pertama, lolos atau tidak sebagai bakal cagub-cawagub. Kedua, lolos tapi belum tentu “bertanding” di pilgub. Sebab, seluruh partai yang membuka pendaftaran dengan menarik biaya adalah perahu politik yang tidak mengusung sendirian. Dengan demikian, orang pasti berpikir ulang. Punya potensi, namun tak memiliki finansial cukup, cenderung akan bersikap diam.
Pilgub DKI Jakarta sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain termasuk Kaltim. Di sana, partai yang proaktif mencari figur yang layak disorong. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno menjadi bukti. Tidak hanya Gerindra yang bergerilya, Sandiaga pun demikian. Kala itu, tak ada paksaan Anies menjadi partisan. Tetap dari nonpartai.
“Langkah bagus mengatasi kegagalan dan stagnasi proses kaderisasi di partai. Tidak melulu harus menjadi politikus untuk jadi kepala daerah,” sebutnya. Bila syarat memiliki finansial cukup menjadi faktor dominan, kata dia, agak sulit mendapatkan tokoh mumpuni di level daerah. Sebab, praktik yang terjadi adalah politik kapitalis. Hanya yang berkantong tebal memiliki kesempatan menjadi kepala daerah. “Politik jadi tidak sehat,” ujarnya.
Dalam contoh kasus Anies-Sandi, justru wakilnya yang “rela” mengeluarkan kocek lebih. Artinya, tidak serta-merta ongkos politik itu ditanggung kepada calon yang potensial. Bisa dibebankan kepada donatur. Bukan juga dengan sistem ijon. Siapa figur di Kaltim yang bisa disorong seperti Anies? Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu, partai di Benua Etam masih cukup waktu untuk melakukan terobosan.
Ada sekitar 14 bulan lagi sebelum kenduri demokrasi lima tahunan. Seperti Sandi, setahun sebelum Pilgub DKI berkeliling ke RT dan RW hingga berpasangan dengan Anies. “Siapa yang sangka Anies-Sandi bisa menang saat awal popularitas masih rendah. Jauh dibanding Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, gubernur petahana) yang tinggi,” ucapnya.
Itu mengartikan bahwa popularitas bisa diciptakan. Tidak usah menjadikan itu membuat patah semangat. Segala sesuatu masih mungkin. Pertanyaan berikutnya, tinggal partai mau atau tidak menjemput bola dan sekali-kali berkorban untuk masyarakat mencari tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. “Saat masa perjuangan, masyarakat dan tentara berkorban. Coba sekarang ini partai yang berjuang,” kata dia.
Lutfi memahami, yang dilakukan partai yang menarik biaya pendaftaran. Tak lepas untuk menyiapkan amunisi jelang Pemilihan Legislatif 2019. Bila ramai pendaftar, menjadi lumayan. (ril/riz/k15/kpg/gun)
