OPD Lamban Disemprot Bupati 

SANGATTA-Laporan hasil serapan anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilaporkan secara berkala. Hal itu penting sebagai evaluasi dan penilaian dari hasil kinerja dalam proses pembangunan. Untuk itu, Bupati Ismunandar meminta laporan tersebut tidak dianggap enteng.

“Bagian pembangunan telah mengirimkan surat kepada tiap-tiap OPD. Tolong dilengkapi laporan realisasi yang diminta. Jangan dianggap enteng,” pintanya.

Ismu menegaskan hasil dari laporan itu bukan hanya jadi evaluasi. Akan tetapi sebagai salah satu wujud pengabdian dari tiap OPD dalam menjalankan peran dan fungsi guna mewujudkan Kutim yang lebih baik.

“Dari laporan ini bisa terlihat hasil capaian OPD maupun Pemerintah Kecamatan. Ini sebagai bukti kerja kerja,” tuturnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan, di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Senin (6/4) kemarin.

Benar saja, setelah di absen satu-persatu, masih banyak yang belum menyerahkan laporan. Banyak alasan yang disampaikan OPD. Salah satunya yang paling disorot ialah Dinas Pendidikan (Dsadik). Dinas ini disorot lantaran paling banyak mendapatkan anggaran akan tetapi minim realisasi.

Sebelumnya, di hadapan Bupati Ismunandar yang didampingi Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah, Kepala Bidang Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Poniso Suryo Renggo melaporkan pencapaian hasil realisasi target rencana belanja langsung Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) II tahun 2018 Triwulan II dari seluruh OPD.

“Realisasinya untuk fisik sebesar 13,57 persen dan keuangan mencapai 12,40 persen,” kata mantan Camat Rantau Pulung itu.

Dia menambahkan jumlah itu didapat dari laporan realisasi tiap OPD ke sistem informasi monitoring evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Simontepra). Di antaranya OPD yang sudah menyerahkan laporan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim dengan pagu Rp 16.068.792.717. Sedangkan yang terealisasi fisik 32,94 %. Kemudian keuangan 4,91 % atau senilai Rp 788.590.275. Sehingga, sisa penyerapan anggaran Rp 15.280.202.442.

“Mohon kepada OPD yang belum agar bisa menyampaikan progresnya. Ini sebagai upaya pengendalian, koreksi dini, sehingga capaian pembangunan bisa di-update,”harapnya. (dy)