SANGATTA- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim tinggal hitungan hari. TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil, serta damai. “Kami minta jaga netralitas,” pinta Mayjen TNI Subiyanto Pangdam VI Mulawarman.
Dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenat itu menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri, atau dilibatkan dalam politik praktis.
Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk memengaruhi proses maupun hasilnya. TNI senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.
“Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi,” tegasnya.
Dengan adanya perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen TNI AD terkait masalah Netralitas.
“Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral,” katanya.
Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, pihaknya berharap ada masukan yang pasti dan jelas. Siapa prajurit yang tidak netral dan dari satuan mana asalnya.
Sehingga tidak hanya tuduhan, melainkan menunjukan bukti yang benar. Jika ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan ditindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.
“Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini (ketidaknetralan, Red.) tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan, bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas,” jelasnya.
Sebelum mengakhiri, atas nama TNI AD, berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.
“Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kami tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” katanya. (dy)
