Dukungan Pemkot Masuk di APBD 2018
SAMARINDA – Meski sudah dilantik beberapa waktu lalu, namun dalam operasionalnya anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Samarinda masih menggunakan dana pribadi. Dalam hal ini, Panwaslu menunggu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.
Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Samarinda Abdul Muin beberapa waktu lalu. Kata dia, panwaslu berencana mengusulkan anggaran pengawasan. Nantinya anggaran ini harus disesuaikan dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ada di Bawaslu. Karena pihaknya tidak menginginkan adanya anggaran ganda.
”Karena kalau terjadi dobel anggaran itu berpotensi bermasalah. Pasti harus kami kembalikan,” ujar Abdul Muin.
Terkait fasilitas dari Pemkot Samarinda, dia menyebut telah diberikan kantor di Jalan Gunung Arjuna. Pemkot juga telah memberikan meja dan kursi. Hanya saja masih ada beberapa fasilitas yang diharapkan bisa segera diberikan. Khususnya terkait keberadaan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang ditempatkan di setiap kecamatan.
“Harapan kami pemkot bisa segera memfasilitasi. Dan memang di awal kami sudah koordinasi dengan beberapa camat. Insyaallah dari camat yang kami temui akan memfasilitasi,” bebernya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail menyatakan, pada dasarnya Pemkot Samarinda memberikan dukungan kepada Panwaslu Samarinda. Namun dukungan yang diberikan nantinya sesuai dengan yang diperbolehkan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.
”Untuk sarana prasarana yang sudah diusulkan panwaslu, sudah berproses di Badan Kesbangpol,” jelas Nusyirwan.
Dia menjelaskan, sebagian dukungan itu ada pada APBD 2018. Dalam hal ini sengaja tidak diletakkan dalam APBD Perubahan 2017 karena telah lewat. Dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim yang bakal digelar Juni 2018, Nusyirwan mengatakan pengadaannya dalam APBD 2018 terbilang memadai.
“Sudah ada usulan. Tapi dari pemkot kan hanya dukungan saja, tidak bisa total karena ini bukan pilwali (pemilihan wali kota). Kami akan mencocokkan mana yang menjadi tugas pemkot, mana yang menjadi beban provinsi. Karena baik di provinsi dan di kota, masing-masing ada penyelenggara pemilu,” tandasnya. (luk)
