BONTANGPOST.ID – Polemik anggaran program MBG 2026 kian memanas. PDI Perjuangan mulai melontarkan kritik tajam terhadap skema pembiayaan program tersebut yang dinilai menyedot porsi besar dana pendidikan nasional.
Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, menuding program MBG mengalokasikan dana pendidikan hingga Rp223,5 triliun dari total pagu Rp335 triliun. Ia menilai klaim pemerintah yang menyebut MBG tidak mengambil anggaran pendidikan tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang ada.
Menurut Guntur, anggaran pendidikan tahun 2026 awalnya tercatat Rp769,09 triliun. Namun setelah dialokasikan Rp223,56 triliun untuk MBG, sisa anggaran pendidikan menjadi Rp545,53 triliun.
Dengan total APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, angka tersebut hanya setara sekitar 14,2 persen dari belanja negara. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan alokasi minimal 20 persen untuk fungsi pendidikan.
Ia menyebut kondisi itu menjadi salah satu alasan APBN 2026 digugat ke Mahkamah Konstitusi. Data yang diungkapkan juga menunjukkan sekitar 67 persen anggaran MBG berasal dari dana pendidikan, yakni Rp223,5 triliun dari total Rp335 triliun.
Di sisi lain, pemerintah berpotensi berargumen bahwa MBG masih masuk kategori belanja fungsi pendidikan sehingga tetap dihitung dalam porsi 20 persen. Namun pihak oposisi mempertanyakan dasar klasifikasi tersebut dan menilai pemindahan anggaran ke program berbeda tidak serta-merta dapat disebut sebagai belanja pendidikan murni.
Polemik ini tak hanya menyangkut angka, tetapi juga aspek hukum dan politik. Jika porsi anggaran pendidikan benar turun menjadi 14,2 persen, pemerintah berpotensi dinilai melanggar amanat konstitusi. Sebaliknya, bila klasifikasi anggaran dinyatakan sah, tudingan tersebut dapat dipandang sebagai dinamika politik.
Dengan gugatan yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, perdebatan anggaran MBG 2026 diperkirakan berlanjut di ruang sidang dan menunggu kepastian hukum melalui putusan MK. (KP)
