SANGATTA- Setiap akhir triwulan biasanya kegiatan administrasi terkait keuangan cenderung meningkat. Terlebih mendekati lebaran Idul Fitri 1438 hijriah.
Nah, agar pelayanan bidang keuangan tidak terkendala, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kutim Yulianti meminta kepada pejabat dan staf di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar tidak meninggalkan kantor dalam 10 hari ke depan. Alias tidak melaksanakan kegiatan kedinasan keluar daerah.
“Hal itu penting, agar konsultasi dan koordinasi dari OPD lain terkait pemberkasan dan percairan dana dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Pejabatan BPKAD jangan ada yang meninggal tempat, semua harus di Sangatta, khawatir surat perintah pencairan dana (SP2D) ada yang tidak bisa ditanda tangani,” kata Yuli, sapaan akrab Yulianti saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi di Ruang Meranti, Kantor Bupati mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah, Senin (12/6).
Maksudnya agar dapat memantau dan melaporkan perkembangan yang ada. Jika ada masalah antar OPD maka yang membidangi bisa segera mengambil kebijakan serta solusi tercepat. Karena pimpinannya hadir dan bisa mengambil keputusan.
Selain itu, arahan dari wanita yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) disampaikan menindaklanjuti berbagai laporan dari OPD, tentang kerap terjadinya miskomunikasi saat konsultasi pencairan dan informasi kesiapan dana yang dikelola oleh BPKAD.
Harapannya dengan selalu hadirnya pejabat di BPKAD, seluruh pelayanan terkait keuangan bisa berjalan lancar. Bisa memperlancar pencairan dana untuk kegiatan yang bersifat teknis. Seperti pembayaran insentif guru PNS dan non PNS, gaji Dai, alokasi dana desa (ADD) dan lain-lain. (hms7/drh)
