Perjalanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bontang
Nama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bontang kini kerap diidentikan dengan penanganan masalah sosial. Merupakan lembaga pelat merah yang melekat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M), bagaimana sebenarnya sepak terjang LK3 di Bontang?
LUKMAN MAULANA, Bontang
Pembentukan LK3 merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pertama kali ditumbuhkan serentak di seluruh Indonesia tahun 2009, tak banyak yang dilakukan LK3 Bontang. Malahan, lembaga ini sempat mati suri cukup lama tanpa ada kegiatan sosial yang signifikan karena tidak ada pekerja sosial (peksos) di dalamnya.
Peksos Senior LK3 Bontang Suratmi menuturkan, pergerakan LK3 Bontang kembali aktif di tahun 2011. Dengan beranggotakan empat orang peksos, di tahun itu LK3 mulai giat menangani berbagai permasalahan psikologis dan sosial (psikososial) yang kliennya meliputi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Bontang.
“Saya ingat di tahun 2011 LK3 Bontang menangani 64 klien. Di tahun 2012 berikutnya kami menangani 102 klien psikososial. Hingga kini sudah menangani seribu lebih klien bermasalah sosial,” ungkap Suratmi.
Dia menjelaskan, keberadaan LK3 awalnya bertujuan menangani warga yang bermasalah secara sosial serta psikologis. Di tahun-tahun pertamanya, fokus lembaga ini adalah menuntaskan masalah kemiskinan. Namun kini tujuannya berkembang menjadi lebih kompleks, yang arahnya pada ketahanan keluarga.
Perjalanan LK3 sendiri dalam mencapai tujuannya tidaklah mudah. Di awal-awal aktif bergerak, LK3 terkendala masalah dana, baik operasional LK3 maupun bantuan untuk klien yang ditangani. Karena anggaran yang dimiliki hanya sebatas dari Kemensos RI senilai Rp 25 juta setahun. Dana itu ditujukan untuk kegiatan operasional, tidak termasuk untuk bantuan dana bagi para klien yang membutuhkan.
“Karena itu kami mulai membangun jaringan untuk mempermudah kegiatan kami. Misalnya ada klien yang membutuhkan bantuan dana, kami hubungkan dengan Baznas dan LAZ yang ada di Bontang,” urainya.
Pembentukan jaringan merupakan kunci bergeraknya kegiatan LK3. Untuk berbagai unsur dalam permasalahan klien, LK3 Bontang kini telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat. Misalnya untuk masalah kesehatan klien, LK3 bekerja sama dengan seluruh puskesmas yang ada di Bontang. Sementara untuk memudahkan akses, LK3 melibatkan seluruh Bhabinkamtibnas yang ada di Bontang.
“Merupakan kreativitas LK3 di masing-masing daerah tentang bagaimana bisa aktif bergerak. Kalau di Bontang, salah satu yang menggerakkan LK3 karena ada pekerja sosial yang siaga 24 jam,” sebut Suratmi.
Kiprah LK3 yang begitu aktif ini lantas mendapat perhatian dari DPRD Bontang. Di tahun 2012, melalui usulan ke sekretariat bersama hibah dan bansos, dianggarkanan dana senilai Rp 350 juta dari APBD Perubahan Bontang tahun 2012. Namun, anggaran tersebut tidak terealisasi dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Barulah lewat APBD Perubahan di 2013, LK3 bisa menyerap anggaran kegiatan senilai Rp 79 juta.
Sejak itu, kegiatan LK3 mendapat dukungan dari Pemkot Bontang. Di tahun 2014, LK3 mendapat anggaran dari APBD Bontang senilai Rp 408 juta. Anggaran tersebut dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan LK3, baik operasional maupun bantuan klien. Di tahun yang sama, LK3 mendapat bantuan mobil layanan keliling dari Kemensos RI senilai Rp 360 juta.
“Memang menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014, pimpinan daerah wajib melakukan pembinaan LK3 di wilayah kerjanya,” tambahnya.
Lantas, apa saja yang sebenarnya dilakukan LK3? Suratmi menjelaskan, layanan LK3 meliputi memberikan konsultasi, konseling, informasi, advokasi, rujukan, dan penjangkauan bagi klien-klien psikososial atau PMKS. LK3 siap membantu siapa saja warga Bontang yang membutuhkan bantuan-bantuan terkait permasalahan sosial tersebut. “Dalam hal ini LK3 lebih bersifat fasilitator bagi penyelesaian masalah-masalah klien yang bersangkutan,” ujar Suratmi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial P3M Abdu Safa Muha meminta masyarakat berperan aktif dalam melaporkan kasus-kasus PMKS di lingkungan sekitar. Sehingga, penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. “Warga bisa melaporkan melalui ketua RT setempat untuk dijangkau LK3. Atau bisa langsung ke sekretariat kami di eks kantor wali kota Bontang Jalan Awang Long,” tegas Safa Muha. (***)
