BONTANGPOST.ID, Bontang – Proyek lanjutan pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat tipe D di Kota Bontang yang sempat mendapat kucuran dana Rp46 miliar dari APBD, kini harus tertunda lantaran proses perizinan belum rampung hingga pertengahan tahun. Menyikapi hal ini, DPRD Bontang meminta agar masa jeda tersebut tidak disia-siakan, melainkan dimanfaatkan untuk menuntaskan seluruh dokumen perizinan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan dapat memahami keputusan penundaan pembangunan yang disebabkan keterbatasan fiskal daerah. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa seluruh tahapan administrasi tetap harus berjalan sesuai rencana meski pembangunan fisik belum bisa dimulai.
“Kalau memang keuangan daerah belum memungkinkan, maka lengkapi dulu seluruh perizinannya. Jadi ketika kondisi fiskal sudah membaik, pembangunan bisa langsung dilaksanakan tanpa terkendala administrasi,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Ubayya menilai penuntasan izin semestinya justru dijadikan prioritas utama selama proyek belum bisa dieksekusi secara fisik. Pasalnya, fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan jangka panjang yang penyiapannya harus dilakukan secara matang, sehingga proses administrasi tidak selayaknya ikut mandek hanya karena pembangunan fisik tertunda.
Ia pun menegaskan Komisi A akan mengambil peran pengawasan terhadap seluruh rangkaian persiapan pembangunan rumah sakit tersebut, mulai dari penuntasan dokumen perizinan sampai proses perencanaan yang menjadi ranah pemerintah daerah.
“Kami akan mengawal bagaimana proses perizinannya. Itu menjadi bagian dari tugas kami sebagai mitra kerja pemerintah agar seluruh persiapan dapat selesai tepat waktu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ubayya menjelaskan bahwa rampungnya aspek legal akan menjadi modal penting untuk mencegah proyek kembali tertunda pada tahun anggaran berikutnya.
“Kalau seluruh persyaratan sudah selesai, nanti tinggal masuk tahap pembangunan. Itu tentu akan mempercepat realisasi proyek karena tidak ada lagi kendala dari sisi perizinan,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan, agar tetap berfokus menyelesaikan pekerjaan yang masih memungkinkan untuk dikerjakan selama kondisi fiskal belum mendukung pembangunan fisik.
Dengan begitu, begitu kemampuan keuangan daerah pulih, pemerintah tinggal melanjutkan pembangunan tanpa perlu lagi disibukkan oleh urusan administrasi.
Ubayya menyatakan optimismenya bahwa rumah sakit tersebut tetap bisa terealisasi selama seluruh persiapan digarap sejak sekarang. Ia memastikan DPRD Bontang akan terus mengawal proses ini hingga memasuki tahap pelaksanaan. (*)
