BONTANG – Wacana pembangunan rusunawa di depan gedung Aini Rasyifa, Berebas Tengah, menggantung. Hingga sekarang belum ada informasi terbaru dikucurkannya anggaran dari pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Maksi Dwiyanto mengatakan sampai saat ini diskresi anggaran pun belum dicabut. Ditambah dengan musibah yang terjadi di beberapa daerah. Mulai dari Lombok hingga Palu, secara otomatis pemerintah pusat wajib membangunkan rumah bagi para korban.
“Kami belum dapat informasi dari pemerintah pusat. Baik itu secara tertulis maupun lisan,” kata Maksi kepada Bontang Post, Jumat (9/11).
Menurutnya, kemungkinan realokasi anggaran dapat terjadi. Asalkan peruntukannya tidak lepas dari bidang penganggarannya. “Bisa jadi dialihkan ke sana dulu karena programnya sama yakni pembangunan perumahan,” imbuhnya.
Kondisi ini membuat Pemkot Bontang bergantung kepada pemerintah pusat. Meskipun perencanaan atau detail engineering design (DED) telah dilakukan. Bahkan, bagian verifikasi lapangan dari penyediaan perumahan sudah turun ke lapangan. “Hasilnya tidak ada masalah terkait kelayakan tempat,” ungkapnya.
Maksi berharap pembangunan dapat dilakukan tahun depan. Sehingga akhir tahun sudah proses penghunian.
Diketahui, pelaksana pembangunan rusunawa di Berebas Tengah adalah PT Nindya Karya. Perusahaan ini juga telah membangun rusunawa Guntung dan Loktuan.
“Untuk besaran harganya kami juga masih belum mendapatkan informasi,” ujarnya.
Bangunan tersebut nantinya berdiri di lahan milik Pemkot Bontang seluas 5.334 meter per segi. Rusunawa berkonsep satu tower yang terbagi sekitar 70 unit kamar. Ukuran tiap kamarnya tipe 36.
Wacana pembangun Rusunawa ini digaungkan sebelum 2017. Jauh sebelum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini terbentuk. Pada tahun ini, diskresi dilakukan karena pemerintah pusat memandang pembangunan asrama santri Hidayatullah lebih diutamakan. Akibat dari musibah kebakaran yang terjadi pada 2015. (ak)
