SANGATTA – Tim Pemantau Orang Asing (Timpora) yang rencananya dibentuk di Kutim terancam batal. Pasalnya, anggaran khusus untuk pembentukan tim tersebut tidak ada. Sehingga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, mengaku cukup kewalahan untuk memikirkan hal tersebut.
”Dana yang diusulkan sebesar 200 juta dari anggaran Disnakertrans, belum tahu juga. Kami masih bicarakan lagi. Terlebih, bagian pengawasan kami sudah pindah ke Provinsi, ”ujar Kadisnaker Abdullah Fauzie.
Karenanya, pihaknya akan kembali melakukan koordinasi ulang dengan Bupati Kutim untuk membicarakan masalah pengawasan TKA tersebut. Apakah sistemnya hanya bersifat temporer, rapat koordinasi saja atau membentuk Satuan Tugas (Satgas).
Jika memang hanya bersifat temporer atau sebatas koordinasi saja, pihaknya dapat langsung melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi jika membentuk Satgas, maka diperlukan anggaran lebih.
”Kami akan bentuk Satgas (jika ada anggaran,Red). Kami akan libatkan instansi terkait. Tetapi kalau rapat koordinasi saja, tidak masalah,” katanya.
Pembentukan Satgas dianggap sangat penting. Pasalnya, di Kutim banyak TKA yang bekerja dibeberapa perusahaan. Belum lagi, yang belum terpantau oleh pemerintah. Selain itu, terbentuknya Tempora juga untuk menerapkan Perda dan juga mengamankan restribusi asing.
”Jadi secepatnyalah kami akan bentuk. Paling tidak, pertengahan bulan Februari 2017 ini. Karena ini sangat penting sekali,”katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, meminta kepada Disnaker untuk menggunakan anggarannya terlebih dahulu untuk membentuk Timpora. Bisa mengambil sebesar 200 juta dari anggaran satu miliar tersebut. Karena pengawasan orang asing, merupakan tanggungjawab Disnaker. Untuk dana khusus, pemerintah belum dapat mengabulkan hal tersebut. Sebab, saat ini Kutim tengah dilanda defisit. (dy)
