SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) cukup cemerlang untuk menangani permasalahan pembangunan pelabuhan kenyamukan. Ditengah defisit keungan yang melanda, pemerintah mengandalkan otak dan tenaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Dikatakan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, digaetnya TMMD merupakan salah satu usaha untuk mempercepat proses penyelesaian pembangunan pelabuhan kenyamukan pada sisi bagian darat. Yang diperkirakan, panjangnya masih ada sekitar 2,5 kilo meter. Dengan lokasi yang diduga masih bermasalah sepanjang 1,1 kilometer.
Namun, digandengnya TNI bukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut, akan tetapi dalam pengerjaan jalan penghubung kenyamukan. “Jadi kami akan gandeng TMMD dalam pengerjaan jalan penghubung pelabuhan kenyamukan ini,” ujar Wabup Kasmidi.
Dipilihnya TMMD sebagai alternatif penyelesaian jalan penghubung pelabuhan Kenyamukan karena, tim tersebut diakui telah teruji kinerjanya dalam pembuatan jalan alternatif. Kesuksesan TMMD dilihatkan dari kinerjanya di beberapa kecamatan pedalaman. Seperti, kecamatan Sangatta Selatan, Bengalon, Kaliorang, Batu Ampar dan Sangkulirang. “TNI selama ini telah teruji dalam pembuatan jalan alternatif. Makanya kami gandeng mereka untuk menyelesaikan jalan penghubung ini,” katanya.
Faktor lainnya, digandengnya TMMD juga dikeranakan, pemerintah tidak menggunakan mekanisme tender atau lelang pada pembangunan pelabuhan Kenyamukan Sangatta.Sebab, jika menggunakan mekanisme tersebut, maka target pembangunan pelabuhan sulit tercapai. Salah satu alasannya karena membutuhkan waktu dan proses yang lama dalam pelelangan tersebut. “Makanya gunakan TMMD. Karena akan lebih cepat. Karena, pada Mei 2017 mendatang, kami wajib sukses menjadi salah satu jalur tol laut. Makanya kami terus kejar target,” katanya.
Untuk diketahui, sampai saat ini pembangunan jalan penghubung menuju Pelabuhan di Kenyamukan terus dilaksanakan demi menopang dan meningkatkan roda perekonomian Kabupaten Kutim. Karena dengan adanya pelabuhan, tentunya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika pelabuhan tersebut sudah beroperasi, ada potensi PAD dari sektor transportasi laut yang melimpah. Diperkirakan, mencapai hingga 30 miliar. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain Pemkab Kutim terus berupaya melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD terkait, pihaknya juga akan melibatkan TNI dalam mengeksekusi dilapangan. (dy)
