SAMARINDA – Kaltim terus melakukan percepatan transformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kawasan industri.
“Saat ini kami telah menetapkan delapan kawasan industri yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat melakukan kunjungan di Kementerian Perekonomian, belum lama ini.
Menurut dia, delapan kawasan industri tersebut dibangun dan dikembangkan sesuai dengan potensi serta keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah. Kedelapan kawasan industri itu terdiri Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan terintegrasi dengan Kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara (PPU).
Kawasan perdagangan dan jasa di Samarinda serta kawasan industri berbasis migas dan kondensat Bontang. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, kawasan industri pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau. Juga, kawasan industri pertanian di Kabupaten Paser dan PPU. Kawasan lainnya yakni kawasan industri pertanian di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat serta kawasan industri strategis perbatasan di Mahakam Ulu (Mahulu).
Awang mengungkapkan, ketersedian infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan delapan kawasan industri tersebut. Namun lanjutnya, belum tersedianya infrastruktur andal yang menghubungkan antara sentra produksi, kawasan industri dan outlet mengakibatkan minimnya minat investasi.
Diakuinya, penyebab utama belum tersedianya infrastruktur yang andal karena faktor minimnya kemampuan keuangan pemerintah untuk berinvestasi di sektor infrastruktur
“Kebutuhan minimal lima persen dari PDRB Kaltim atau sekitar Rp35 triliun setiap tahun sementara investasi pemerintah hanya mampu Rp10 hingga Rp15 triliun per tahun,” sebutnya.
Dia menambahkan sebagai contoh sampai dengan saat ini baru terbangun satu jalan bebas hambatan (jalan tol) Balikpapan-Samarinda. Sementara prasarana infrastruktur lainnya untuk mendukung delapan kawasan industri tersebut belum terwujud.
“Sehingga perlu upaya optimal untuk menggali sumber pendanaan lain di luar anggaran pemerintah melalui pola kemitraan,” tegas Awang Faroek. (*/drh)
