BONTANG–Kerusakan yang menimpa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, mendapat kritikan legislator. Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris menyebut, pemkot lalai dalam penganggaran untuk pelayanan masyarakat.
“Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Apalagi penerangan itu merupakan hal wajib yang berhak didapatkan masyarakat,” kata Agus.
Politikus Gerindra itu meminta pihak terkait segera melakukan perbaikan. Menurut dia, skema pergeseran anggaran masih dapat dilakukan untuk yang sifatnya urgent seperti ini.
Mengingat, padamnya listrik sangat berdampak bagi aktivitas masyarakat di pulau tersebut. Untuk pelajar pun secara otomatis tidak bisa dilakukan malam hari. Belum lagi, sekolah yang terganggu proses administrasinya akibat perlengkapan penunjang tidak mendapat sokongan aliran listrik.
“Kerugiannya memang tidak langsung dirasakan pemerintah, tetapi masyarakat di sana yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Agus menyayangkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sehubungan masalah ini. Apalagi, pengadaan PLTS sudah sejak lima tahun lalu. “Seharusnya biaya perawatan mulai dianggarkan setelah pengadaan. Jangan sampai menunggu rusak terlebih dahulu baru dianggarkan. Sebab, realisasinya baru tahun selanjutnya,” tutur dia.
Terang Agus, jika kesulitan dalam penyusunan anggaran, pemkot bisa menggandeng akademisi. Mereka dapat memperkirakan estimasi biaya untuk seluruh PLTS yang sudah terpasang. Diharapkan peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang tidak menganggarkan dalam APBD tahun ini untuk biaya perbaikan PLTS di Gusung. Bahkan, dana operasional untuk melihat kerusakan pun tidak tercantum.
Sejatinya, wewenang PLTS menjadi ranah Pemprov Kaltim. Belum adanya pelimpahan wewenang membuat DPKPP mengambil tindakan. Tim teknis akan turun lapangan untuk mengidentifikasi kerusakan. (ak/dwi/k8/prokal)
